Hukum

Lelang online proyek Embung Gedebage rawan penyimbangan

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:22
15 MEI 2017
Dok. Embung atau danau buatan (Foto: Istimewa)
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Meski hasil lelang proyek Embung Gedebage, Bandung, Jawa Barat diumumkan secara terbuka melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukan berarti prosesnya jauh dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mensinyalir adanya "pengaturan" lelang dalam proyek Embung Gede Bage tersebut. 
Indikatornya, setelah PT Bumi Karsa dianulir, karena tak memenuhi syarat, panitia lelang langsung memutuskan PT Hidup Indah Permai sebagai pemenang. Padahal, nilai penawarannya jauh lebih tinggi ketimbang perusahaan pelat merah PT Nindya Karya Wilayah 6 dan PT Dutaraya Dinametro. 

"Bila melihat pengumuman evaluasi lelang Pembangunan Embung Gedebage Kota Bandung tanggal 21 April 2017 di website LPSE, terlihat bahwa peserta pemenang lelang dengan Harga Penawaran Peserta yang berada pada nomor urut empat, yakni PT. Hidup Indah Permai dengan nilai Rp 85.843.734.000,00. Lalu, peserta kedua dan ketiga yang nilainya lebih rendah kok tidak dipertimbangkan panitia?" kata Uchok di Jakarta, dalam keterangan persnya, hari ini.

Uchok mengkitisi kelemahan proses lelang melalui online. Menurut Uchok, publikasi pemenang lelang melalui website tidak menjamin tender itu fair.

"Lelang melalui website semakin rawan karena jauh dari pantuan publik atas proses penentuan pemenang," kata Uchok.

Sederhananya, Uchok menyamakan proses lelang di website ibarat hajatan penikahan. Publik, kata dia, tidak diberi tahu mengenai proses lelang tersebut. Yang terpenting, panitia sudah mem-publish di website, agar terkesan ada transparansi. 

"Yang namanya lelang itu seperti pernikahaan. Akad nikah sudah dilaksanakan di belakang layar. Tinggal pengumuman lelang itu seperti sebuah pesta, yang semua peserta lelang diundang untuk mengikuti prosesi doang," tukas Uchok.

Harusnya, kata Uchok, panitia lelang melakukan verifikasi kembali kepada peserta setelah diketahui ada perusahaan yang gagal memenuhi syarat. Proses verifikasi itu harus dilakukan secara terbuka. Karena, modus para peserta lelang yang berambisi untuk melakukan pengerjaan, bisa saja melakukan subkontrak ke perusahaan lain.   

"Kalau terjadi subkontrak, berarti ada dugaan panitia lelang tidak melakukan verifikasi, atau hanya seolah-olah melakukan verifikasi untuk kepentingan prosedur. Karena, sebuah perusahaan melakukan subkontrak, ini dilarang oleh peraturan atau melanggar Hukum. Boleh melakukan subkontrak, tapi hanya sebatas pendukung proyek, dan bukan utama semua yang mengerjakan proyek," tutupnya.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas