Hukum

Paulus Tannos untung Rp 145 miliar dari proyek e-KTP

2.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:31
15 MEI 2017
Dok. E-KTP (Foto: Antara)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Asisten manajer keuangan PT Sandipala Arthaputra, milik Paulus Tannos, Fajri Agus Setiawan, mengaku perusahaannya meraup untung sebesar Rp 145 miliar dari proyek e-KTP.

Ia mengetahui hal itu karena saat proyek e-KTP ia mencatat transaksi keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran PT Sandipala.

Fajri membeberkan, keuntungan Rp 141 miliar atau sekitar 27 persen dari nilai proyek dihitung sejak e-KTP digarap. "Berdasarkan perhitungan 2011 sampai 2013, keuntungannya itu sekitar Rp 141 miliar, sekitar 27 persen ," ujarnya di hadapan majelis hakim di sidang kasus KTP-el di PN Tipikor Jakarta, hari ini.

Paulus Tannos merupakan salah satu tokoh penting yang dalam pengadaan proyek e-KTP ini. Dia beberapa kali disebut saksi bermain dalam proyek. Salah satunya pengaturan sistem biometrik yang dipakai.

Paulus Tanos diketahui kenal dekat dengan dengan terdakwa II Sugiharto. Selain itu ia juga diketahui sebagai rekan Andi Agustinus alias Andi Narogong. 

Fajri juga mengatakan bahwa harga satuan e-KTP hanya bermodalkan Rp 7.500 per keping. Namun belum termasuk PPN 10 persen dan administrasi lainnya.

"Menurut perhitungan internal kami di perusahaan, dari HPP (harga pokok penjualan) yang kami ikuti, itu Rp 7.548 per keping, (ntuk harga penjualan) awapanya saya enggak tahu tapi belakangan tahu yaitu sekitar Rp 16 ribuan," ujar dia saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan KTP-el di PN Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Selain itu Fajri juga mengaku bahwa bahwa PT Sandipala telah memproduksi blanko e-KTP sebanyak 51 Juta dan dicetak di pabrik daerah Narogong, Bekasi. Namun hanya 48 Juta saja waktu itu yang di gunakan, karena 3 Jutaan lebih pasti telah rusak (rijek).

"Jumlah blangko 51 juta sekian, dan personalisasi 48 juta sekian dari catatan produksi, (sudah) selesai semua," ujarnya.

Terbaru
27 Juni 2017 | 19:03
Rizieq ngumpet di Yaman
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum