Hukum

KPK terus dalami peran Andi Narogong

1.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:07
16 MEI 2017
Dok. Andi Narogong (Foto: Antara)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK berencana memanggil mantan Staf Ditjen Dukcapil Kemendagri, Yosef Sumartono, untuk diperiksa sebagai saksi Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait perkara korupsi e-KTP yang telah menjerat dua petinggi Kemendagri.

Selain Yosef, penyidik KPK juga menjadwalkan pemanggilan untuk dua orang saksi dari swasta, keduanya yakni Herlina Atmadja dan Melyanawati.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, hari ini.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka karena diduga secara bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, serta pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek e-KTP.

Andi Narogong juga di sebut-sebut sebagai otak korupsi dan yang menginisiasi adanya Kelompok Fatmawati.

Akibat ulah mereka dan pihak lainnya yang dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut, Negara telah mengalami kerugian  keuangan sekitar Rp 2,3 trilyun, diduga uang tersebut merupakan uang untuk bancakan dan memuluskan proyek e-KTP.

Atas perbuatan andi Narogong tersebut, KPK menyangkanya melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Untuk mengusut kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah dokumen hingga dua mobil mewah, yakni Toyota Vellfire dan Land Rover, dari penggeledahan di sebuah rumah di Tebet yang ditempati Inayah, perempuan berparas cantik yang disebut-sebut sebagai istri siri Andi Narogong.

Terbaru
27 Juni 2017 | 19:03
Rizieq ngumpet di Yaman
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum