Hukum

Sekda DKI jenguk Ahok di tahanan

2.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:31
16 MEI 2017
Ahok saat dibawa mobil tahanan ke Mako Brimob Kelapa Dua
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengunjungi Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tengah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Beberapa pejabat itu, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Asisten Pembangunan Gamal Sinurat, Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono, Asisten Perekonomian Franky Mangatas Panjaitan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Fatahillah.

Selain itu, ada pula Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Hariyadi serta Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.

Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan kondisi Ahok saat ini sehat. Walaupun terlihat lebih langsing, badannya tetap bagus dan bicaranya lancar.

"Kami hanya menengok. Kondisi Pak Ahok sehat. Badannya terlihat lebih langsing, badannya bagus, bicaranya juga lancar," kata Saefullah di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, hari ini.

Dalam kunjungan tersebut, sambung dia, Ahok berpesan agar program bedah rumah khusus untuk warga miskin yang berada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, terus dilaksanakan.

"Waktu itu kan ada program bedah rumah. Pak Ahok minta supaya diteruskan dengan dana CSR. Program itu bisa selesai kira-kira November. Bahan-bahan materialnya harus segera dibeli. Begitu pesan Pak Ahok," ujar Saefullah.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kunjungan tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam dan obrolan berlangsung dengan suasana yang santai.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini tengah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok terkait perkara dugaan penistaan agama. Sehingga statusnya pun di-nonaktifkan sebagai gubernur. 

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
27 Juni 2017 | 19:03
Rizieq ngumpet di Yaman
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum