Hukum

Yusril beber alasan pasal penodaan agama harus tetap ada

2.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:47
17 MEI 2017
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra heran ada pihak yang menginginkan agar pasal penistaan agama dihapuskan di republik ini. Pasal-pasal penistaan agama itu harus tetap ada di dalam tata hukum kita.

Yusril menyebutkan, dalam Pasal 29 UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa negara kita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan, Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," ujar dia di Jakarta, Selasa (17/05/2017).

Eks menteri Sekretaris Negara itu menambahkan, pasal-pasal penodaan agama bukan hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a KUHP, tetapi juga terdapat dalam pasal-pasal UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan Peyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

"Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Ahok adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu," terangnya.

UU Nomor 1 PNPS 1965 itu sudah pernah diuji di MK untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Alm Gus Dur. Namun, MK, dalam putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

Jadi MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, di negara yang berdasar Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan. Pelakunya dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Menurut Yusril, keberadaan ketentuan pidana bagi penodaan atau penistaan terhadap ajaran sesuatu agama itu umumnya juga berlaku di negara-negara sekuler. Di Prancis misalnya, seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama. Di Rusia dan di Cina juga demikian, padahal mereka negara Komunis.

"Jadi bagi saya sangatlah aneh jika ada sekelompok orang mendesak pemerintah dan DPR untuk mencabut ketentuan-ketentuan tentang penodaan atau penistaan agama, apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu makin banyak terjadi akhir-akhir ini terutama melalui media sosial," ujarnya.

Selain itu, untuk mencabut berlakunya suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Perpu, yang tentu akhirnya memerlukan persetujuan DPR jika ingin dijadikan sebagai UU.

"Kalau UU itu lahir, walau kecil kemungkinnya. Namun, mereka yang kontra dapat mengajukan judicial review untuk membatalkan UU tersebut. Dalam keyakinan saya, MK berpotensi untuk menolak permohonan mereka yang selanjutnya akan menetapkan desain bangunannya," sebut Yusril.

Terbaru
22 Mei 2017 | 12:42
KPK periksa sekjen DPR
19 Mei 2017 | 16:49
Miryam kembali diperiksa KPK