Hukum

Nama ipar Jokowi kembali disebut di sidang penghapusan pajak

2.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:19
17 MEI 2017
Dok. Ipar Jokowi Arief Budi Sulistyo
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Nama adik ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo, kembali disebut dalam persidangan suap penghapusa pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. 

Kali ini nama arif disebut dalam persidangan terdakwa Mantan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Penyebutan nama arif mengemuka saat jaksa mengkonfirmasi prihal pertemuan saksi haniv dengan handang. Hanif dalam kesaksiannya mengaku bertemu handang di istana lantaran arif minta ditemukan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Saya tidak komunikasi dengan handang (terkait PT EK Prima), (pernah Komunikasi) cuma sekali di istana negara, itu Terkait arif (Budi Sulistyo) mau kenalan dan ketemu dirjen (Ken Dwijugiasteadi)," ujar Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini.

Sebelumnya dalam persidangan, Haniv dicecar oleh JPU KPK mengenai kedatangan Pengusaha, Rudi Musdiono yang menanyakan tentang percepatan pengurusan Tax Amnesty.

"(Rudi) seminggu datang seminggu 3 kali kalau bisa (dipercepat) ia akan ikut TA tahap 1, semua wajib pajak saya layani karena pada prinsipnya saya melayani Wajib Pajak, (kalau dipercepat) Gak bisa, " ujarnya.

Saat ditanya mengenai apa maksud kedatangan Arief tersebut, ia menfaku hanya mengetahui bahwa Ipar Jokowi itu ingin kenal dengan Ken.

"Saya enggak tahu, tahunya pengin kenalan dengan pak Dirjen," ujarnya.

"Besoknya Arif datang waktu itu tidak dijadwalkan di lantai 5, tidak bisa naik. Saya kontak Handang. Kok di lantai 5 tidak ada schedule, nanti saya jemput saja," terangnya.

Setelah pertemuan tersebut dia mengaku tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Arief. "Tidak ada (kontak) setelah (pertemuan) itu," ujarnya.

Terbaru
27 Juni 2017 | 19:03
Rizieq ngumpet di Yaman
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum