Hukum

Kakanwil DJP Jakarta Khusus terlibat pembatalan pencabutan PKP PT EK Prima Indonesia

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:16
18 MEI 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus (Kakanwil DJP Jakarta Khusus), Muhammad Haniv dinilai telah terlibat mempengaruhi pembatalan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Awalnya, JPU KPK mencecar Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI (KPP PMA enam), Johnny Sirait terkait proses pencabutan PKP PT EK Prima. 

Menurut Johnny, pencabutan PKP PT Prima Ekspor Indonesia itu lantaran adanya restitusi pajak bodong, selain itu PT EK Prima juga disebut memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 78 Miliar pada tahun 2014-2015.

Atas berbagai permasalahan itu kemudian PT EK Prima mengajukan keberatan agar tidak dibebankan beratnya biaya tunggakan pajak. Menanggapi permintaan PT EK Prima Ekspor Indonesia, Johnny menyarankan supaya perusahaan tersebut mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Setelah kita jelaskan, kita beri waktu, dia untuk ikut Tax Amnesty. Kemudian datang akuntan PT EKP (PT EK Prima)  Siswanto, pada 22 Agustus 2016. (Dia) sangat setuju dan akan ikut Tax amnesty," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya.

Lantaran tidak ada tindakan dari PT EK Prima untuk mengajukan tax amnesty sampai batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, kemudian KPP PMA Enam mengajukan bukti permulaan adanya dugaan pidana pajak PT EK Prima.

"Sampai sore, (26 September 2016, batas akhir pengajuan 'tax amnesty') tim pengawas konsultan pajak, AR (akuntan representasi) dari PT EK Prima, katanya tidak bisa dihubungin," jelasnya.

Setelah itu, KPP PMA Enam selanjutnya menganalisa soal pencabutan PKP PT EK Prima dan hasilnya disampaikan oleh Johnny di depan Haniv, dalam sebuah rapat di kantornya pada 3 Oktober 2016. 

Menurutnya, Hanif waktu itu sangat setuju atas pencabutan PKP PT EK Prima. Tapi anehnya, sehari kemudian, Hanif justru memerintahkan Johnny untuk membatalkan pencabutan PKP PT EK Prima.

"Atas instruksi kakanwil akhirnya dibatalkan, (awalnya) Ada rapat waktu 3 Oktober 2016, ada dua direktorat dan Kakanwil. Hasil notulen itu tidak ada pembatalan pencabutan PKP. Tapi 4 Oktober 2016, diperintahkan harus dibatalkan semua, termasuk PT EK Prima," jelasnya.

Johnny mengatakan perintah Haniv itu datang melalui telepon dan tanpa memberikan alasan yang jelas padahal waktu itu dirinya mengklaim sempat mempertanyakan perintah tersebut.

"Saya di telepon Kakanwil. (Diminta) batalin semua, ini Kakanwil yang bicara. Saya jawab, kemarin baru rapat. Saya dibilang main di dua kaki, saya gak politik-politikan, nah saya bingung juga jawabnya," ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, alasan tertulis ihwal pembatalan pencabutan PKP PT EK Prima baru diterima dari pihak Kanwil DJP Jakarta Khusus satu bulan setelahnya pada 7 November 2016.

Dalam persidangan, Johnny sendiri saat ini dimutasi ke daerah tepatnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pasca adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Handang Soekarno. 

Dalam kasus ini, Handang diduga menerima suap Rp 1,9 miliar dari Country Director PT EKP Rajamohanan Nair. Suap yang awalnya dijanjikan sebesar Rp 6 miliar itu dimaksudkan agar Handang membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP.

"Sejak kejadian ini, saya dipindah menjadi Kepala KPP PMA 6 Siantar," tutur Johnny.

Padahal, sebelum dipindah Johnny tengah berupaya untuk menarik pemasukan negara dari sejumlah perusahaan ekspor impor yang bermasalah pajaknya. Hal ini ditemukannya saat baru masuk. KPP PMA 6 yang dipimpin Johnny kemudian melakukan pemeriksaan ke kelapangan.

"Kita bahkan menemukan sejumlah transaksi fiktif, (pada perusahaan Asing)," ujarnya

Sebagai informasi, permasalahan Tax Amnesty khususnya PT EK Prima mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Handang selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak pada 21 November 2016. 

Terbaru
27 Juni 2017 | 19:03
Rizieq ngumpet di Yaman
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum