Hukum

Wacana penghapusan pasal penistaan agama muncul dari penguasa

2.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:16
18 MEI 2017
Desmon J Mahesa
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Anggota DPR RI, Desmon J Mahesa menilai munculnya keinginan terkait penghapusan pasal 165a tentang penistaan agama adalah rekayasa dari penguasa.

"Jangan mengarang sesuatu yang akan kita langgar juga, kaya politik-politikan tidak penting, yang peting suasana ketenangan, kedamaian. Jangan-jangan ini dibuat juga oleh penguasa agar kegagalan pembangunan yang dilakukan pemerintah di bidang infrastruktur tidak fokus masyarakat," kata Desmon di gedung DPR RI, Kamis (18/05/2017).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menambahkan, adanya pasal tesebut dalam rangka jangan sampai terjadinya konflik horizontal di masyarakat dengan melakukan pembatasan di bidang agama. 

“Kalau dihapus, apa yang terjadi? Kita menyerahkan peradilan masyarakat. Akhirnya konflik di tengah masyarakat yang tidak masuk ke ranah hukum. Kalau ditiadakan bagaimana proses sosial dan horisontal penghinaan terhadap agama. Pasal itu tidak ada, maka negara tidak terlibat. Padahal, dalam hukum peran negara dalam melindungi warga negara yang lain,” katanya.

“Apakah ini hanya kepentingan sesaat atau kepentingan sosial negara, agar negara punya peran mengatur masyarakatnya?” tambahnya..

Desmon mempertanyakan bila pasal penghinaan agama dihapus, apakah semua warga negara siap tidak melakukan penghinaan terhadap agama lain.

“Kalau sudah siap, tidak masalah. Tapi kalau dicabut dan perbedaan semakin tajam, akhirnya ada peradilan jalanan, kecenderungan mayoritas terhadap minoritas. Apa yang terjadi kalau tidak ada lagi penghinaan agama di negara ini? pasal itu akan mati sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, ia lebih memilih supaya pasal penistaan agama itu tetap ada sehingga hukum bisa ditegakkan dan negara hadir.

"Kita harus memilih. Saya memilih yang ada saja, kekurangan diperbaiki gitu loh,” kata dia.

Terbaru
22 Mei 2017 | 12:42
KPK periksa sekjen DPR
19 Mei 2017 | 16:49
Miryam kembali diperiksa KPK