Hukum

Suami Angelina Sondakh dituntut 7 tahun penjara

6.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:49
18 MEI 2017
Dok. Raden Brotoseno (Foto: Antara)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Raden Brotoseno dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam perkara suap penyidikan kasus cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

"Ditambah denda 300 Rp juta subsidair enam bulan kurungan," ujar tim jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini.

Menurut jaksa, Brotoseno dinilai telah menerima aliran suap sebesar Rp 1,9 miliar secara bertahap. Pertama, dalam kurun 18-21 Oktober 2016 bertempat di pavilliun RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebesar Rp 1 miliar.

Untuk transaksi yang kedua itu terjadi pada 3 November 2016 di Parkir Pasar Festival, Jakarta Selatan. Uang tersebut diterima Brotoseno melalui Dedy.

Selain itu ia juga menerima lima tiket pesawat Batik Air kelas bisnis seharga Rp 10 juta atas permintaan sendiri.

Suami Angelina Sondakh ini didakwa bersama-sama penyidik Ditipikor Bareskrim Polri lainnya, yakni Dedy Setiawan Yunus, dan dua pihak swasta yakni advokat Jawa Pos Group, Harris Arthur Hedar dan Lexi Mailowa Budiman.

Brotoseno menerima uang dari Harris, diduga untuk tersebut untuk memuluskan penundaan panggilan pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan yang saat itu mengaku sedang sakit dan harus berobat keluar negeri.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," ujar dia.

Jaksa menilai hal yang memberatkan yakni lantaran Brotoseno tidak mau mengakui menerima suap selain itu selain itu terdakwa juga pernah bertugas di KPK yang mana seharusnya bisa memberikan contoh perbaikan kinerja dalam instansi kepolisian.

Sementara yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam manjalani persidangan

Kasus ini mencuat setelah penyidik menduga proyek cetak sawah yang berlangsung sejak 2012 hingga 2014 itu fiktif. Sebabnya, penetapan lokasi calon lahan di Ketapang, Kalimantan Barat itu dilakukan tanpa melalui investigasi dan calon petani yang tidak memadai.

Pada pelaksaan proyek bernilai Rp 317 miliar itu, BUMN menunjuk atau mempercayakannya kepada PT Sang Hyang Seri. Namun, perusahaan itu justru melempar proyek kepada PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya. Dari kasus ini penyidik telah menyita uang sejumlah Rp 69 miliar dari Sang Hyang Seri.

Sponsored
The Money Fight

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas
Hukum
Sponsored