Hukum

Kuasa hukum Miryam yakin menangkan praperadilan

2.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:18
20 MEI 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Tim kuasa hukum Politisi Partai Hanura,  Miryam S Haryani, Mita Mulia meyakini kliennya bakal mememenangkan proses praperadilan yang saat sedang diproses di Pengadilan Jakarta Selatan.

Menurutnya keyakinan itu datang setelah hari ini ia mendengar kesimpulan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana fakta-fakta persidangan itu menunjukkan penetapan tersangka Kliennya itu tak sesuai prosedur dan melebihi wewenang KPK.

"Kami yakin dan optimis atas proses praperadilan. Bukti dan ahli yang kami ajukan kuat. Bukti dan ahli yang kami ajukan kan semua bicara tentang itu (penetapan tersangka Miryam Melebihi wewenang dan tidak sah)," ujarnya saat dihubungi awak media. 

Selain itu ahli yang dihadirkan KPK itu juga tidak sesuai dengan pokok praperadilan. Dimana inti gugatan praperadilannya yakni penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan aturan.

"Ahli dari KPK sendiri tidak relevan dengan pokok praperadilan. Pokok praperadilan kan penetapan tersangka yang tidak sesuai hukum," tambahnya.

Mita menambahkan, menurutnya menilai lembaga merah putih pimpinan Agus Rahardjo CS juga terindikasi menyalahi aturan karena dalam penerapannya tidak berpijakan dengan Pasal 174 KUHAP. Tetapi mereka tetap bersikukuh menjerat dengan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Yang mendukung kalau mekanisme tetap harus melalui Pasal 174 KUHAP, yang dilampaui KPK dengan penetapan tersangka Ibu Miryam," ujarnya.

Senada dengan Mita, Kuasa hukum Miryam Lainnya, Aga Khan juga berkeyakinan bahwa gugatan tersebut akan dimenangkan pihaknya berdasarkan bukti serta saksi ahli yang telah dihadirkan pada persidangan sebelumnya. 

"Kami yakin pada proses praperadilan. Bukti dan ahli yang kami ajukan kuat. Sedangkan ahli dari KPK sendiri tidak relevan dengan pokok praperadilan. Sekarang kembali kami serahkan pada proses peradilan. Biar hakim yang memutuskan," ujarnya. 

Sekedar Informasi, Miryam menggugat KPK lewat praperadilan karena menilai penetapan tersangka yang disematkan KPK melebihi wewenangnya. Ia mendaftarkan gugatannya dengan nomor registrasi 47/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel tertanggal 21 April 2017.

Kasus ini bermula saat KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka lantaran Miryam mencabut BAPnya saat dipersidan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Terdakwa Irman dan Soegiharto.

Atas perbuatannya ini, Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sponsored
The Money Fight

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas
Hukum