Hukum

Anak Novanto mangkir dari panggilan KPK

3.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:01
26 MEI 2017
Dok. Ketua DPR Setya Novanto (Foto: Antara)
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Dwina Michaella yang merupakan anak dari Ketua DPR Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP, hari ini.

"Dwina Michaella, mantan komisaris PT Murakabi Sejahtera rencananya diperiksa sebagai saksi AA (Andi Agustinus) tapi sampai sore ini penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadirannya, akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Murakabi adalah perusahaan yang memimpin konsorsium Murakabi Sejahtera yang terdiri atas PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia, PT Stacopa. Namun konsorsium Murakabi tidak memenangkan tender KPT-E.

"Dalam kasus KTP-E terhadap Dwina Michaella direncanakan didalami posisi saksi di perusahaan PT. Murakabi. Penyidik menemukan adanya sejumlah pihak yang menjabat di PT. Murakabi yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak lain di kasus ini," tambah Febri.

Keterangannya juga dibutuhkan untuk menguraikan fakta indikasi pengaturan tender KTP-E melalui Tim Fatmawati.

"KPK masih terus mendalami bukti-bukti yang ada untuk kepentingan pengembangan perkara terkait dengan indikasi keterlibatan pihak lain. Termasuk pihak yang memiliki kaitan antara kasus indikasi pemberian keterangan tidak benar di pengadilan dengan tersangka MSH (Miryam S Haryani) ataupun kasus KTP-E. Sehingga beberapa saksi selain diperiksa dalam kasus KTP-E juga diperiksa dalam kasus dengan tersangka MSH," jelas Febri.

Dalam dua dakwaan terdakwa kasus ini, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto, disebutkan bahwa Setya Novanto mengatur penganggaran proyek ini di DPR melalui orang dekatnya Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan pembahasan KTP-E itu dilangsungkan di hotel Gran Melia yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, Sekjen Kemendagri saat itu Diah Anggraini dan Setnov. Dalam pertemuan itu Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP-E.

Guna mendapat kepastian Setnov, beberapa hari kemudian Irman dan Andi Agustinus kembali menemui Setnov di ruang kerjanya di lantai 12 DPR. Dalam pertemuan itu, Setnov menyatakan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

Pada Juli-Agustus 2010, DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui KTP-E.

Setelah beberapa kali pertemuan DPR menyetujui anggaran KTP-E dengan rencana besar tahun 2010 senilai Rp5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
27 Juni 2017 | 19:03
Rizieq ngumpet di Yaman
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum