Hukum

Patrialis curhat soal perkataan kasar penyidik KPK saat penangkapan

1.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
16:04
13 JUN 2017
Dok. Patrialis Akbar
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, berkeluh kesah mengenai perkataan kasar bernada ancaman dari penyidik KPK saat ditangkap di kawasan mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, akhir Januari lalu. 

Patrialis curhat kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, saat menjalani sidang dakwaan perkara suap Judicial Review Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hari ini.

"Pertama, yang mulia saya ingin menyampaikan suasana saat ditangkap pada 25 januari 2016 di Grand Mall Indonesia sekitar jam 9 malam. Datang ke saya petugas KPK yang dipimpin saudara Christian, saya baru saja makan malam dan siap-siap untuk pulang. Saat itu saya berlima, ada ibu, ada anak, cucu dan keponakan. Waktu itu petugas KPK menyampaikan ke saya, Pak Patrialis Akbar saya dari KPK. Saya minta saudara ikut ke kantor," ujarnya menirukan. 

Patrialis didakwa dengan Pasal 12 c jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 KUHP.

Dia dalam perkara ini diduga menerima suap dari dua orang yaitu pemilik PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama dan CV Sumber Laut Perkasa dan General Manager PT Impexindo Pratama Ng Fenny. Keduanya sudah lebih dulu menghadapi sidang dakwaan pekan lalu.

Politisi PAN itu diduga menerima 70 ribu dolar AS (sekitar Rp966 juta), Rp4,043 juta dan dijanjikan akan menerima Rp 2 miliar dari Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin untuk mempengaruhi putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atas UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis melanjutkan, usai diminta penyidik ikut ke KPK, dia meminta penyidik memperlihatkan identitas dan menanyakan untuk urusan apa ia harus mengikuti perintahnya. Dia menyesalkan penyidik KPK yang tidak menunjukan surat tugas dan adanya perkataan yang dinilainya berbentuk ancaman dari penyidik KPK.

"Tidak usah berdebat, kooperatif (saja), saya minta saudara ikut saya," ujarnya menirukan perkataan Christian.

Patrialis mempertegas pertanyaannya kepada penyidik dengan meminta penyidik tersebut menunjukan surat tugas. "Penangkapan atau apa? mana surat tugasnya?" tanya Patrialis.

Bukannya mendapatkan jawaban, Patrialis malah menerima perkataan-perkataan yang menurutnya berbentuk ancaman. "Sekali lagi kooperatif kalau tidak anda saya permalukan di muka umum, ini ancaman," ujarnya menirukan perkataan penyidik KPK.

Dia mengaku sempat ragu dan tidak yakin untuk mengikuti arahan penyidik KPK, karena penyidik tersebut tidak menunjukan identitasnya. "Saya bertanya apa betul orang KPK, jangan-jangan penculikan tapi karena dia meyakinkan, saya ikut saat ditangkap. Saya sama sekali tidak melakukan tindak pidana,  bahkan sesaat setelah ditangkap tidak melakukan tindak pidana dan saat saya ditangkap tidak ada satu pun barang bukti ditemukan oleh KPK yang menangkap saya sama sekali tidak ada," ujarnya

"Begitu pula tidak ada khalayak ramai seperti pasal 19 UU tipikor saya diinterogasi lebih dari 1x24 jam saya dikeroyok ramai-ramai sampai jam 3 subuh saya sudah lemas," keluhnya.

Patrialis meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan sikap tersebut untuk dimasukan kedalam putusan perkara ini.

"Beberapa catatan penting yang saya sampaikan ini mohon berkenan dicatat dalam berita acara dan dapat dipertimbangkan pula majelis yang mulia dalam mengambil putusan dalam perkara ini," ujar Patrialis.

Menanggapi keluhan itu, jaksa KPK, Lie Setiawan membantah adanya ancaman yang dilakukan petugas KPK saat penangkapan.

Menurutnya, saat itu petugas KPK memahami betul bahwa Patrialis adalah Hakim Konstitusi. Para petugas KPK tidak ingin Patrialis dipermalukan di hadapan umum karena upaya paksa yang bisa saja dilakukan oleh petugas KPK.

"Kalimat dipermalukan itu artinya dibawa secara paksa. Tapi penyidik tahu kedudukan yang bersangkutan  sebagai Hakim MK, maka penyidik mencegah hal itu," kata Lie.

Patrialis sendiri didakwa dengan Pasal 12 c jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 KUHP.

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui