Hukum

KPK periksa Gleen Yusuf dan istri eks Menlu terkait suap BLBI

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:16
14 JUN 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK hari ini menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ketiga, Glenn MS Yusuf terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL)‎ Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Glenn Yusuf merupakan mantan Ketua BPPN pada 22 Juni 1998 hingga 12 Januari 2000. 

Selain Glenn Yusuf, penyidik KPK juga berencana memanggil Ketua Tim Pengarah Bantuan Hukum BPPN, Hadiah Herawatie. Sedianya keduanya diperiksa untuk Syafrudin Arsyad Tumenggung.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2017).

Dirangkum dari berbagai sumber, Hadiah Herawatie merupakan yang telah lama berkecimpung di sektor perbankan. Setelah selesai bekerja bersama BPPN, istri dari mantan Menteri Luar Negeri Nur Hasan Wirajuda ini pernah menjabat sebagai komisaris bank nasional dan multinasional.‎

Sebagai informasi dalam kasus ini KPK baru menetapkan satu tersangka yakni mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung, Diduga Syafrudin telah melakukan kongkalikong dalam menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Guna pengusutan kasus ini KPK sendiri telah memanggil beberapa saksi, mulai dari pengusaha yang dikenal dekat (Kaki tangan) Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani, mantan Menteri Keuangan dan Perindustrian Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan mantan Menteri Keuang‎an Bambang Subianto serta mantan Ketua BPPN Edwin Gerungan.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui