Hukum

KPK garap eks ketua BPPN dan sekretaris KKSK terkait BLBI

2.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:27
15 JUN 2017
Dok. KPK
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK terus menggali perkara dugaan korupsi dari segi kebijakan dan aturan terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bak Indonesia (BLBI) untuk obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang dinilai merugikan negara Rp3,7 triliun.

Hari ini Penyidik KPK berencana untuk memanggil mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Putu Gede Ary Suta yang terkait suap yang menjerat Mantan Ketua BPPN, Syafrudin Arsyad Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bak Indonesia (BLBI) untuk obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Selain Ary Suta, Penyidik juga berencana untuk memanggil Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Lukita Dinarsyah Tuwo terkait perkara perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dengan BPPN untuk menghapuskan utang BLBI.

"Mereka berdua dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Tumenngung)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (15/06).

Sebagai informasi dalam kasus ini KPK baru menetapkan satu tersangka yakni mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung, Diduga Syafrudin telah melakukan kongkalikong dalam menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Sebelumnya pada rabu kemarin, KPK juga telah memanggil Glenn MS Yusuf (mantan Ketua BPPN) dan Hadiah Herawatie (tim bantuan hukum). Glenn ditanyai penyidik seputar proses pengambilan kebijakan MSAA dan aspek penagihan kewajiban BDNI sebesar Rp 4,8 triliun. Sedangkan Hadiah ditanyai seputar pelaporan kewajibat tersebut.

Selain itu KPK sendiri telah memanggil beberapa saksi, mulai dari pengusaha yang dikenal dekat (Kaki tangan) Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani, mantan Menteri Keuangan dan Perindustrian Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan mantan Menteri Keuang‎an Bambang Subianto serta mantan Ketua BPPN Edwin Gerungan.

Sebagai informasi, ‎BDNI merupakan salah satu bank berlikuiditas terganggu karena dampak krisis ekonomi 1998. BDNI mengajukan pinjaman lewat skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Namun dalam perjalanannya, BDNI menjadi salah satu kreditor yang menunggak. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang lebih ringan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2002.

Berdasarkan Inpres tersebut, bank yang menjadi obligor BLBI bisa dinyatakan lunas hutangnya jika membayar lewat 30 persen uang tunai dan menyerahkan aset senilai 70 persen dari nilai hutang.

Syafruddin yang telah menjabat sebagai Ketua BPPN sejak April 2002, mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar SKL BDNI disetujui pada Mei 2002.

Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI jadi rekstruturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun. Hasil restrukturidasi adalah Rp1,1 triliun dinilai dapat dipenuhi dan ditagihkan ke petani tambak yang memiliki hutan ke BDNI.

Namun, hutang senilai Rp3,7 triliun tidak dibahas dalam proses resutrukturisasi. Sehingga ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih.

"Pada April 2004 tersangka SAT selaku ketua BPPN mengeluarkan surat pememenuhan kewajiban pemegang saham terhadap Sjamsul Nursalim," terang Basaria.

Atas perbuatannya, Syafruddin disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui