Hukum

Pansus KPK bisa panggil paksa Miryam

3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:06
15 JUN 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua Pansus KPK, Risa Mariska menyatakan, Pansus Hak Angket KPK bisa memanggil paksa tersangka keterangan palsu dalam kasus e KTP, Miryam S Haryani.

Pasalnya, pemanggilan paksa terhadap Miryam oleh Pansus Hak Angket KPK diatur dalam UU MD3.

"Kalau KPK tidak mengizinkan menghadirkan Miryam pada hari Senin nanti, kita akan menggunakan mekanisme sesuai UU MD3 dan dalam Tatib DPR juga diatur. Pemanggilan dua kali lagi, jadi sampai tiga kali. Kalau nggak sampai 3 kali, kita akan minta paksa," kata Risa di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/06/2017).

Namun ia berharap pemanggilan paksa terhadap Miryam oleh Pansus Hak Angket KPK tidak dilakukan bila KPK memberika izin kepada Miryam untuk menghadiri undangan Pansus Hak Angket KPK.

"Tapi kan sangat  ironis kalau pemanggilan paksa, sampai Pansus meminta pada Kapolri untuk  panggil paksa Miryam. Saya sih menyarankan jangan sampai itu terjadi. Maunya begitu, makanya saya minta kooperatif," kata politisi PDIP itu.

Adanya pernyataan Ketua KPK, Agus Rahadjo bahwa Pansus Hak Angket KPK sebaiknya mendengarkan rekaman percakapan Miryam, Risa menegaskan, kehadiran Miryam di Pansus Hak Angket bukan dalam rangka mendengarkan rekaman.

"Ini yang harus dipahami juga sama beliau ya, permohonan kita menghadirkan Miryam di sini bukan mendengarkan rekaman. Ngapain dengerin rekaman? Orang kita minta orangnya hadir kok. Kita klarifikasi, betul tidak dia mengirimkan surat itu? Mengapa dia mengirimkan surat itu? Ini kan banyak pertanyaan yang akan disampaikan teman-teman Pansus untuk menanyakan soal itu," tegas Risa.

Ditegaskan lagi oleh Risa, sebenarnya permintaan terhadap rekaman adanya tekanan kepada Miryam oleh anggota Komisi III DPR sudah dilakukan pada saat rapat antara Komisi III DPR dengan KPK. Namun KPK tidak mau membuka rekaman.

"Sekarang Pak Agus Rahardjo, bilang dengarkan saja rekaman. Ka lau ada teman-teman anggota DPR yang disebutkan namanya, pasti secara psikologis akan terganggu. Di keluarga sudah terganggu, di tetangga sudah terganggu, di anak terganggu, belum lagi istrinya. Ini kan menyangkut nama baik seseorang. Maka dari itu, Senin kita minta kehadiran Miryam, kita minta KPK kooperatif. Kalau Miryam persidangan mau selesai, itu ranah hukum dan ini ranah politik," kata Risa.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui