Hukum

Mantan anggota Komisi II DPR klaim tak terima uang korupsi e-KTP

2.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:01
05 JUL 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi PDI-Perjuangan, Arief Wibowo mengklaim tidak menikmati aliran duit haram mega proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Menurut anggota komisi II itu mengaku tidak mengetahui pembahasan proyek e-KTP lantaran baru menjabat di Komisi II pada 2010.

"Itu kan tahun 2010, saya masih jadi anggota baru. Gak ada tuh (yang menawarkan duit)," ujarnya usai diperiksa di Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (05/07/2017).

Arief menambahkan, pada 2010 itu, dirinya juga merangkap jabatan sebagai Badan Legislasi (Baleg) DPR. Oleh karena itu, ia tidak mengikuti proses penganggaran proyek e-KTP.

"Gak ikut saya. Gak tahu jika ada yang janggal atau tidak dalam proses pembahasan. Ya gak tahu saya, gak ikut bahas. (Memang waktu itu) saya di Komisi II, tapi kan sekaligus Baleg," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menepis dugaan bahwa dirinya pernah melakukan pembicaraan untuk memuluskan proyek e-KTP dengan almarhumah Mustoko Weni dan menerima aliran duit dari Politisi Hanura, Miryam S. Haryani.

Terkait namanya yang terdapat dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, Arief meminta KPK untuk menelitinya kembali.

"Saya sudah jelaskan bahkan saya minta pada KPK untuk meneliti detail seputar itu," mintanya.

Arief menegaskan bahwa penyidik tidak memintanya mengembalikan uang kepada KPK ketika pemeriksaan.

"Apa yang (harus) saya kembalikan? KPK (saja) enggak minta saya mengembalikan," ujarnya.

Menurutnya, penyidik hanya menyoal aliran dana e-KTP dalam pemeriksaan tersebut.

"Ya pasti ditanya, ada dana atau enggak. Ya saya jawab tidak pernah. Dituduhkan menerima US$500 ribu kurang lebih kalau sekarang Rp6 miliar," ujarnya.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa KPK, Arief disebut-sebut menerima aliran dana korupsi e-KTP sebesar US$108 ribu.

Selain itu, ia juga berperan sebagai penyalur uang haram tersebut kepada seluruh anggota Komisi II pada 23 Oktober 2010 dengan rincian US$30 ribu untuk ketua Komisi II. Wakil ketua Komisi II masing-masing mendapatkan US$20 ribu, Kapoksi masing-masing US$15 ribu, anggota Komisi II masing-masing US$5.000 sampai US$10 ribu. 

Dalam surat dakwaan, Arief juga disebut sebagai salah satu anggota Komisi II DPR yang ikut dalam pertemuan pada Mei 2010. Pertemuan itu dilakukan sebelum rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR.

Pertemuan itu dihadiri Irman, Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Mendagri Gamawan Fauzi. Selain itu, beberapa anggota DPR seperti Chaeruman Harahap, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, dan Ganjar Pranowo, Muhammad Nazaruddin serta pengusaha Andi Narogong juga ikut menghadiri pertemuan tersebut.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas