Hukum

Usut korupsi e-KTP, KPK periksa ketua Pansus Hak Angket dan mantan anggota DPR

3.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:06
06 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa yang kini menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Sedianya Agun Gunandjar bakal dikorek keterangannya terkait pembahasan pengadaan proyek e-KTP yang saat itu dibahas Komisi II bersama dengan Kemendagri.

Selain itu agun Gunandjar juga diperiksa diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/2017).

Selain Agun Gunandjar, Tim Penyidik KPK juga bakal menggarap mantan anggota DPR lainnya, diantaranya yakni mantan Ketua DPR, Marzuki Alie, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung.

Kemudian mantan Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng dan mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura 2009-2014 yang kini sudah berpindah partai Gerindra, Djamal Aziz.

Sementara untuk pihak swasta, KPK juga memanggil pengusaha yakni Deniarto Suhartono.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA," ujarnya.

Sebelumnya mantan aktivis ICW itu memastikan pada minggu ini, lembaga anti rasuah akan fokus melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang menjabat saat proyek e-KTP bergulir guna mendalami proses pembahasan dan pengadaan proyek e-KTP.

"Untuk saksi dari anggota DPR kami terus mendalami indikasi (adanya) aliran dana ke sejumlah pihak yang memang sudah kami temukan dan sampaikan sebagian buktinya di proses persidangan sebelumnya, Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami kluster ketiga yaitu kluster politik. Ke depan hingga Jumat mendatang kami masih rencanakan pemeriksaan saksi anggota DPR untuk mendalami kasus e-KTP ini," katanya.

"Kami masih mendalami terus indikasi aliran dana dan informasi terkait pembahasan anggaran atau pertemuan yang teradi saat proyek KTP elektronik dibahas dalam rentang waktu yang kita selidiki. Baik dalam proses penyidikan untuk tersangka AA atau kebutuhan pengembangan perkara kasus e-KTP ini kita terus melakukan kegiatan dan diharapkan dalam waktu dekat ada perkembangan signifikan pada perkembangan kasus e-KTP," sambungnya.

Dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa KPK menyebutkan bahwa ketua Pansus KPK, Agun Gunandjar menerima guyuran duit US$ 1 juta.

Agun Gunandjar pun berkali-kali telah membantah bahwa dirinya menikmati aliran duit e-KTP. Bahkan ia tidak mengetahui adanya bagi-bagi duit untuk memuluskan proyek e-KTP.

"Tidak (tidak tahu ada informasi bagi-bagi duit)," jawabnya saat bersaksi di pengadilan tipikor Jakarta.

Sementara itu untuk Marzuki Alie dengan Kode MA Jaksa menyebutkan bahwa ia akan diberikan uang sebesar Rp 20 Milyar. 

Padahal sebelumnya Marzuki telah membantah bahwa dirinya menikmati duit haram tersebut. "Saya pastikan tidak benar (tidak menerima duit dari proyek e-KTP) dan saya tidak menerima apapun," ujarnya.

Untuk Tamsil Linrung sendiri Jaksa KPK menyebutkan bahwa ia menerima duit sebesar US$ 700 ribu. Kemudian untuk Melchias Markus Mekkeng yakni US$ 1.4 Juta dan untuk Djamal Azis yang saat itu menjadi anggota Komisi II dari Fraksi Hanura disebut menerima duit sekitar US$ 5ribu sampai US$ 10 ribu.

Sekedar informasi dalam kasus ini, KPK telah menjerat Irman dan Sugiharto sebagai tersangka lantaran dianggap telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun secara bersama-sama. 

Dalam perkembangannya KPK pun akhirnya menetapkan tersangka ketiga, yakni pengusaha asal daerah Narogong yakni Andi Agustinus. Diduga Andi Narogong merupakan otak bancakan proyek e-KTP.

Selain itu Andi Narogong juga disebut-sebut sebagai orang yang menggalang dibentuknya kelompok Fatmawati dan pengumpul duit dari para pengusaha penggarap proyek e-KTP yang selanjutnya duit itu dialirkan ke sejumlah pejabat kemendagri dan wakil rakyat disenayan.

Selain tiga tersangka itu, KPK juga menetapkan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka lantaran dinilai memberikan keterangan palsu saat berksaksi dipengadilan Tipikor. 

Lebih jauh setelah menetapkan Miryam, KPK juga menetapkan politisi lainnya yakni Markus Nari sebagai tersangka lantaran dituding menghalangi proses penyidikan dan persidangan perkara e-KTP.

Atas perbuatan itu, Andi disangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 33 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sponsored
The Money Fight

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas