Hukum

KPK bantah lakukan penyadapan liar

4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:27
06 JUL 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, lembaganya tidak pernah melakukan penyadapan secara liar.

Menurutnya, selama ini KPK selalu melakukan penyadapan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

“Tidak ada penyadapan liar yang dilakukan oleh KPK. Undang-undang memperbolehkan kami melakukan penyadapan, penyadapan memiliki SOP yang sangat ketat, tidak boleh sembarang, jadi sama sekali (tidak) sembarangan. (Penyadapan) itu selalu berjenjang sebagai indikasi awal yang sangat kuat kemudian minta persetujuan kepada pimpinan,” kata Agus usai pelantikan penasehat KPK di Jakarta, Kamis (06/07/2017).

Agus mengaku belum mengetahui poin yang dipermasalahkan Pansus Hak Angket KPK terkait laporan anggaran untuk melakukan penyadapan.

Menurutnya, selama ini terkait persoalan laporan keuangan, lembaganya selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Saya malah gak tahu poinnya di mana, karena kalau kita bicara masalah poin laporan keuangan, laporan keuangan kita itu selama ini belum pernah tidak WTP, selalu WTP dan kalau WTP itu di belakangnya selalu ada rekomendasi apa yang dilakukan terkait perbaikan-perbaikan. Artinya, kalau ada temuan pasti itu tidak materialis, semuanya pasti kecil-kecil, contohnya, seperti illegal payment (pembayaran ilegal)," ujarnya.

Agus mencontohkan pembayaran ilegal yang dilakukan KPK salah satunya yakni terkait pembayaran gaji pimpinan yang berhenti di pertengahan bulan.

"Salah satunya adalah gajinya pimpinan yg lama yg berakhir tugasnya itu tengah bulan kemudian dibayar penuh itu dipermasalahkan oleh BPK, nah tapi BPK juga bisa memaklumi kami yg dianggap mulai tengah bulan dibayar juga mulai bulan berikutnya. Mestinya itukan seperti hak kami yg seharusnya kepada pimpinan dulu," ujarnya.

"Illegal payment yang lain yakni mengenai bantuan kepada saudara Novel (Baswedan) dan Abraham Samad pada waktu mereka menghadapi masalah hukum," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, pihaknya perlu mendalami masalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, untuk melakukan penyadapan, harus ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Guna mendapatkan soal proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang dialami oleh para narapidana korupsi yang ditangani oleh KPK Pansus Angket pun melakukan kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Bandung untuk menemui napi koruptor di tempat.

Agun memimpin rombongan anggota Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska mengatakan, tujuan Pansus menjumpai napi koruptor yakni untuk mengorek bagaimana cara kontrol KPK dalam satu masalah korupsi. "Kami konsentrasi di sistem kontrol penyidikan ketika di KPK," ujarnya.

Selain itu, Pansus juga akan bertanya terkait permasalahan pembayaran denda perkara korupsi, ganti rugi yang ditetapkan majelis hakim dalam persidangan dan lainnya.

Menurut Pansus Hak Angket, Kinerja KPK, perlu dievalusi untuk meningkatkan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah pihak mengenai dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan KPK dalam melakukan penindakan.

Sebelumnya, Pansus Angket KPK juga telah mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta kompilasi hasil audit keuangan dan kinerja sejak tahun 2006 hingga 2016.

Menanggapi kunjungan Pansus Hak Angket tersebut, Agus mengaku lebih memilih untuk fokus bekerja agar permasalahan cepat selesai.

"Saya lebih fokus ke anak-anak di dalam, lakukan pekerjaan dengan cepat supaya kita bisa tunjukan kepada rakyat hasilnya," ujarnya.

Agus juga mengaku tidak mengetahui apa tujuan Pansus mendatangi Lapas para koruptor itu tinggal.

"Nah, makanya kami gak tahu ini untuk apa. Kan gak jelas, karena dari sisi objek, subjek dan substan itu banyak orang menganggap ini tidak tepat atau ilegal. Saya juga belum tahu kok Pansus ini melebar ke mana-mana (awalnya Pansus hanya mempertanyakan Miryam S. Haryani)," ujarnya.

Sponsored
The Money Fight

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas