Hukum

Usut korupsi e-KTP, KPK kembali periksa Setnov

5.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:42
07 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto terkait kasus korupsi mega proyek e-KTP di Kemendagri.

Kali ini Setnov bakal diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017, Setnov juga telah diberiksa sebagai saksi untuk dua terdakwa pejabat kemendagri yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Kependudukan (PIAK), Sugiharto.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (7/7/2017).

Selain Setnov, penyidik KPK juga berencana memanggil saksi dari DPR lainnya, yakni Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu dan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir.

Dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto, Politisi Golkar itu disebut-sebut memiliki hubungan yang erat dalam merancang proses pembahasan proyek e-KTP. 

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar  jaksa KPK Mufti Nur Irawan.

Hal tersebut berdasarkan kesimpulan dari fakta persidangan dimana Setnov melakukan pertemuan kepentingan dengan tiga terdakwa dan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini di Hotel Grand Melia Jakarta.

Andi selaku pengusaha menginginkan mengerjakan proyek, Diah dan para terdakwa selaku birokrat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setya Novanto saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dalam hal ini, Setnov mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI dan saat itu Ketua Komisi II DPR dipegang oleh anggota Fraksi dari Partai Golkar yakni Burhanuddin Napitupulu.

Jaksa menduga pertemuan itu merupakan bukti permulaan untuk mewujudkan delik korupsi. Padahal menurut Jaksa adanya pertemuan itu bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan. Terlebih pertemuan itu dilakukan pada pukul 06.00 WIB.

Selain itu menurut jaksa, Setnov juga memerintahkan kepada Diah agar menyampaikan pesan kepada Irman agar mengaku tidak mengenalnya jika ditanya penyidik.

Setnov juga pernah menerima kunjungan Irman dan Andi Narogong di ruang kerjanya di Lantai 12 Gedung DPR untuk membahas proyek e-KTP.

Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan bahwa ia sedang berkoordinasi dengan anggota DPR. Setnov juga meminta agar Irman menanyakan perkembangannya melalui Andi Narogong.

Atas bantuan Setnov, konsorsium PNRI yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra dapat memenangkan proyek KTP-e dengan nilai kontrak Rp5, 841 triliun.

"Kerja sama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik," tambah jaksa.

Kemudian juga adanya perselisihan antara Andi Agustinus dengan Anang lantaran Anang tidak bersedia lagi memberikan uang kepadanya yang nantinya akan disalurkan ke Setnov.

"Termin ke-4 Mei 2012 juga lancar, pada termin ke-5 pada sekitar Juli itu Anang merasa apakah tidak sanggup atau bagaimana, alasannya saya tidak tahu, tidak mau lagi menyetor ke Andi," ujar Irman

Atas perselisihan itu, Irman lalu memerintahkan Sugiharto mengadakan pertemuan dengan Andi Agustinus dan direktur utama PT Quadra Solution itu di Senayan Trade Center guna mencari solusi atas perselisihan tersebut, namun keduanya tidak mencapai kesepakatan.

"Andi sama Anang ribut. Andi marah-marah sama Anang. Besoknya Anang datangi Pak Sugiharto. Minta bantu menyelesaikan persoalan ini. Pak Sugiharto bersedia membantu," Ujar Irman. 

Lantaran tidak menemukan kesepakatan, Andi Narogong pun marah. "Waktu itu Pak Sugiharto lapor ke saya solusinya nggak ketemu. Anang nggak mau lagi nyetor. Andi bilang 'Kalau begini saya malu dengan SN, ke mana muka saya dibuang, kalau sampai di sini sudah berhenti'. Ini yang melaporkan Pak Sugiharto kepada saya," ujarnya.

Saat memberikan kesaksian dipersidangan, Setnov telah membantah dirinya pernah menerima aliran uang untuk menggegolkan program dan anggaran untuk proyek e-KTP.

"Tidak pernah (tidak pernah menerima duit proyek e-KTP), Yang Mulia," ujarnya.

"Tidak benar Yang Mulia (informasi dapat duit), yakin (saya tidak terima), sesuai sumpah saya, (saya yakin tidak dapat duit)," imbuhnya.

Setnov juga mengaku tidak mengetahui program e-KTP secara detail, karena waktu itu dirinya hanya mendapatkan laporan dari Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap, dalam rapat pleno. 

"Saya tidak begitu ingat, tetapi itu dilaporkan dalam rapat pleno setiap bulan sekali, dilaporkan oleh pak Chairuman yang kebetulan juga dari partai Golkar. yang saya ketahui dalam pleno, dilaporkan sepintas, hanya masalah yang berkaitan program e-KTP," ujarnya.

Sementara untuk Djafar Hafsah, dalam surat tuntutan tidak menyebutkan namanya secara jelas. Selain itu Djafar Hafsah juga mengaku bahwa penerimaan duit US$ 100.000 yang digunakan untuk membeli mobil Toyota Land Cruiser merupakan dana operasional partai.

Ia mengaku tidak mengetahui dari mana asal dana tersebut, namun setelah ia mengetahui sumber tersebut dari duit haram, ia pun akhirnya mengembalikan duit tersebut ke negara melalui KPK.

Untuk Khatibul Umam Wiranu Jaksa KPK juga tidak memasukan namanya dalam surat tuntutan.

Sebelumnya saat bersidangpun Khatibul juga telah membantah bahwa dirinya tidak pernah menikmati kucuran duit e-KTP seperti yang ditudingkan oleh M Nazaruddin. 

Dia membantah keterangan Nazar yang sebelumnya menyebut duit yang diberikan untuk kepentingan pencalonan Ketum GP Ansor. "Tidak pernah yang mulia," ujarnya.

"Anda siap dikonfrontasi?" tanya jaksa KPK yang kemudian dijawab dengan tegas oleh Khatibul, "Siap," ujarnya.

Senada dengan Khatibul, Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga membantah dirinya pernah memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan duit ke Khatibul Umam Wiranu sebesar US$ 400 ribu untuk maju dalam pencalonan Khatibul sebagai Ketua Umum GP Anshor.

"Tidak ada perintah saya atau instruksi terkait kebutuhan dana atau anggaran untuk pencalonan yang bersangkutan sebagai Ketum GP Anshor," tegasnya

Anas mengatakan, saat itu memang dirinya diundang ke acara GP Anshor di Surabaya. Namun, hanya untuk mengisi acara.

"Jadi tidak ada anggaran kebutuhan kandidat, khususnya Khatibul," kata Anas.

Kalaupun ada pemberian uang itu, kata Anas, tentunya tanpa sepengetahuan dirinya. Ia tidak pernah mendengar kabar dari Khatibul maupun Nazaruddin soal pemberian uang itu.

"Saya enggak tahu peristiwa ini ada apa tidak," lanjut dia.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebut Khatibul pernah menerima duit sebesar US$ 400.000 terkait dengan e-KTP.

"Ada Khatibul Umam, ini waktu itu mau maju jadi Ketua Umum GP Ansor. Waktu itu ada USD 500 ribu ke fraksi, terus ke Jafar itu USD 100 ribu, dan USD 400 ribu itu ke Khatibul waktu itu ke Surabaya," ujar Khatibul.

Soal duit ke Khatibul, Nazar mengaku pernah berbicara dengan Anas. Menurutnya, Anas-lah yang memerintahkan agar duit tersebut diberikan kepada Khatibul.

"Saya sempat lapor ke Mas Anas, saya bilang, 'Ini Pak Khatibul kayaknya nggak menang'. Mas Anas bilang, 'Ente atau saya ketua umumnya? Kalau saya ketuanya, serahkan saja duitnya'," ujarnya.

Sementara untuk Mirwan Amir sendiri Jaksa menyebutkan bahwa ia menerima duit sebesar US$ 1.2 Juta.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas