Hukum

Ketum PBNU: Negara masih butuh KPK

3.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:07
11 JUL 2017
Dok : Ketum PBNU KH. Said Aqil Siradj
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Umum Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siraj mengatakan negara Indonesia masih membutuhkan lembaga anti rasuah lantaran masih banyaknya kasus korupsi.

"Lepas dari itu semua kami di belakang KPK karena rakyat masih membutuhkan karena bangsa dan negara masih belum mampu menegakan hukum dengan fungsi yang ada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Makanya sampai sekarang KPK masih dibutuhkan. Nanti kalau udh clear betul ga ada korupsi baru KPK udah ga dibutuhkan," ujarnya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurutnya korupsi adalah kejahatan dan sebagai warga negara tentunya berkewajiban melawan korupsi. 

Ketua Organisasi terbesar se- Indonesia itu juga mengatakan bahwa Nahdhatul Ulama telah berkomitmen memerangi korupsi, bahkan sudah ada kesepakatan untuk berjihad bersama.

"NU sudah ada kesepakatan dengan KPK untuk mengadakan jihad melawan korupsi sama dengan juga kami mou dengan bnn jihad melawan narkoba jadi sebenernya ini kewajiban kita semua," tegasnya.

Terkait banyaknya serangan terhadap KPK yang di gaungkan sejumlah pihak, Tokoh asal Cirebon Jabar itu mengatakan bahwa ia bersama pengurus dan Jamaah NU ada dibelakang KPK.

"Kami memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir - akhir ini posisinya Sedang terdesak, sedang banyak di kelitikin, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi. Kami tetap mendukung di belakang KPK, sampai hari ini negara butuh KPK. Karena harapan ini rakyat," ujarnya.

Senada dengan Kang said, Putri Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny wahid juga memberikan dukungan kepada KPK.

Sebagai warga negara yang sangat anti dengan korupsi, Yenny meminta Fumgsi dan peran KPK dikuatkan, agar nantinya cita-cita yang di harapkan rakyat tentang kesejahteraan bisa tercapai.

"Saya disini untuk memberikan dukungan kepada kpk, Dukungan moral dukungan politis juga," ujarnya

"Kita tidak ingin adanya pelemahan terhadap kpk justru kita harus memastikan fungsi dan peran kpk harus diperkuat sehingga cita cita kita bersama bangsa indonesia ini untuk tidak ada korupsi di negara ini itu bisa tercapai," tegasnya.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas