Hukum

Hadapi sidang perdana, Miryam sindir KPK

6.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:32
13 JUL 2017
Miryam S. Haryani
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi Partai Hanura, Miryam S. Haryani menyindir kesiapan KPK dalam memprosesnya, hal tersebut lantaran ia baru menerima panggilan sidang pada pukul 08.00 WIB.

"Yang pertama, saya terima kasih hari ini adalah sidang pertama saya cuma saya agak aneh baru dikasih tahunya tadi pagi jam 8 pagi di rutan. Saya tidak tahu lawyer saya dikasih tahu atau tidak," ujarnya saat mendatangi Pengadilan Tipikor, Kamis (13/07/2017).

Oleh KPK, Miryam dijadwalkan menjalani sidang perdana terkait pemberian keterangan palsu dalam perkara mega korupsi proyek e-KTP di pengadilan tipikor Jakarta Pusat.

"Iya sidangnya (Miryam, red) dijadwalkan hari ini," ujar Kepala Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Johannes Priyana saat dikonfirmasi, Kamis (13/07/2017).

Selain itu Miryam juga mengaku sangat keberatan terhadap dakwaan yang dibuat oleh Jaksa KPK yang mengatakan ia telah memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di pengadilan tipikor.

"Kedua, saya keberatan atas dakwaan yang dibuat jaksa karena keberataan itu saya tidak mengatakan keterangan yang tidak benar sesuai pasal 22 itu. Jadi, saya enggak tahu keterangan mana yang merasa tidak benar itu menurut jaksa, padahal saya sudah memberikan keterangan yang benar di pengadilan. Kalau misalnya keterangan yang benar ada di penyidikan, nah proses penyidikan yang saya jalani itu, saya agak tertekan dan cukup stres waktu itu," keluhnya.

"Ya, terutama yang dominan yang menekan saya (adalah) Pak Novel. Jadi, menurut saya, yang dituduhkan jaksa, saya keberatan sekali," tambahnya.

Saat ditanya awak media apakah akan siap jika nantinya dikonfrontir soal rekaman pemeriksaan, ia pun mengaku siap menghadapinya.

"Silakan saja. Itu data yang mereka peroleh bagus, mungkin orang tertekan di video dan fiksi berbeda. Ada orang marah diam, kan orang tertekan nggak bisa dilihat di video," katanya.

Sementara itu, Penasehat Hukum Miryam Aga Khan mengaku akan menyiapkan nota keberatan (eksepsi) terkait dakwaan jaksa KPK.

"Nanti akan kami siapkan karena secara hukum dakwaan ini tidak ada yang cermat tindak pidana," ujarnya.

Sebagai informasi, pada persidangan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, Miryam mengaku dibuat mabuk bau durian sampai muntah-muntah. Saat itu, Penyidik KPK Novel Baswedan usai makan durian sebelum melakukan interogasi.

"Saya dibikin mabuk. Pak Novel habis makan duren kayaknya. Diperiksa di ruangan 2 kali 2 (meter) kan baunya menyengat Pak. Saya sampai lari ke lorong karena mual. Saya pusing muntah-muntah di lorong, Saya tetap bertahan (ditekan penyidik). Kan yang merasa ditekan saya, pak," katanya.

Menurutnya, ketiga penyidik itu yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan Muhammad Irwan Susanto.

Miryam menceritakan, saat pemeriksaan pertama pada 1 Desember dia mengaku sedang kurang tidur saat memenuhi panggilan penyidik KPK. "Saya juga pas sedang datang bulan, diperiksa di ruangan 2 X 2 yang mulia. Belum apa-apa, penyidik langsung ngomong tahun 2010 saya seharusnya sudah ditangkap. Saya langsung drop habis dan tertekan, kepala saya pusing dan stres," ujarnya. 

Pada pemeriksaan kedua, Miryam mengaku saat itu juga masih dalam kondisi datang bulan. Saat pemeriksaan, dia selalu ditinggal-tinggal oleh penyidik tanpa alasan yang jelas. 

"Pemeriksaan ketiga saya menyampaikan permohonan ke penyidik jangan terlalu lama, karena saat itu ibu saya sedang sakit dan saya sedang rapat, jadi pikiran saya pecah yang mulia," ujarnya.

"Saya sampai muntah-muntah. Nangis di kamar mandi. Terus terang saya tertekan sekali," tambahnya.

Mendengar kesaksian Miryam, hakim memintanya untuk bersaksi jujur dan tidak mengarang cerita, tapi Miryam bergeming. “Tidak Pak, saya tidak mengarang. Memang begitu faktanya," ujarnya sambil menangis.

Lantaran merasa tidak kuat dengan tekanan tersebut Miryam pun akhirnya menjawab asal-asalan guna menyenangkan penyidik tersebut.

Selain itu, di hadapan majelis hakim Miryam pun menyatakan mencabut keterangan yang telah ia buat dalam BAP di penyidik KPK.

Sementara itu, pernyataan Miryam telah dibantah oleh penyidik KPK, Novel Baswedan saat ia menjadi saksi dalam proyek mega korupsi e-KTP.

"Saksi bohong, saya pastikan itu tidak benar, artinya saksi saat diperiksa dalam keadaan nyaman dan pada saat selesai pemeriksaan saya kasihkan BAP untuk dikoreksi sebelum dia tanda tangani," bantahnya.

Novel juga membantah keterangan Miryam bahwa ibunya sedang sakit dan ada rapat, pada pemeriksaan ketiga. "Yang bersangkutan telah selesai saya periksa. Kemudian saya berikan BAP-nya. Saya kembali ke meja kerja. Di sana saya makan roti rasa durian. Enggak mungkinlah saya bawa durian ke KPK," tambahnya.

Terkait muntah-muntah di lorong, Novel memastikan Maryam tidak pernah muntah-muntah. Sebab, jika saksi yang sedang diperiksa muntah akan dipanggilkan dokter untuk menanganinya.

"Iya memang mungkin dia terganggu (dengan bau roti rasa duren), tapi kalau muntah-muntah tidak benar itu," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka lantaran di persidangan, ia mencabut semua keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Padahal, saat diperiksa KPK ia menceritakan dengan detil bagaimana aliran duit proyek e-KTP mengalir ke beberapa pejabat.

Miryam belakangan berdalih pencabutan BAP dilakukan lantaran merasa ditekan oleh para penyidik KPK. Tiga orang penyidik KPK lantas dihadirkan pula dalam persidangan. Namun, ketiganya mengaku tidak melihat tanda-tanda Miryam tertekan ketika diperiksa. Dalam video yang diputar di persidangan pun tanda-tanda penekanan tersebut tak tampak.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa Miryam telah melakukan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Untuk itu, terhadap keterangan terdakwa, JPU meminta kepada hakim supaya Miryam ditetapkan sebagai pelaku pemberian keterangan palsu atau keterangan tidak benar.

Jaksa mendakwa Miryam dengan Pasal 22 Jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas