Hukum

Politisi PKB terima suap proyek jalan Rp7 miliar

4.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:46
13 JUL 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Musa Zainuddin didakwa menerima suap sebesar Rp7 miliar dari proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara 2015.

Menurut jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, uang yang diterima dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir itu dimaksudkan agar Musa mengusulkan program tambahan belanja prioritas atau optimalisasi dalam proyek pembangunan infrastruktur.

"Terdakwa Musa Zainuddin telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp7 miliar dari Abdul Khoir. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata Wawan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/07/2017).

"Agar terdakwa dapat mengusulkan program tambahan belanja prioritas atau optimalisasi on top dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur jalan di Taniwel-Saleman dan rekonstruksi jalan Piru-Waisala di wilayah BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional), agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh PT Windhu Tunggal Utama," tambahnya.

Sebelumnya, Khoir dan rekannya So Kok Seng alias Aseng sepakat memberikan fee sebesar 8 persen jika dapat menggarap proyek jalan Piru-Waisala dan Taniwei-Saleman senilai total Rp108 miliar. Khoir akan menggarap proyek Piru-Waisala senilai Rp52 miliar, sementara Aseng Taniwei-Saleman senilai Rp56 miliar.

"Pemberian komitmen fee kepada terdakwa oleh Abdul Khoir sebesar 8 persen dari nilai proyek Taniwei-Saleman sejumlah Rp4,48 miliar dan proyek rekonstruksi Piru-Waisala sejumlah Rp3,52 miliar," ujarnya.

Untuk teknis pemberian uang Rp7 miliar tersebut yakni Erwantoro mentransfer ke Jailani, kemudian oleh Jailani di serahkan ke Anak Buah Musa yakni Mutakin di Komplek Perumahan DPR

Uang Rp 7 miliar yang diterima Musa melalui anak buahnya, Mutakin, dan dikemas menggunakan dua buah tas ransel warna hitam. 

Jaksa menilai mantan anggota DPR Komisi V itu telah mengupayakan agar proyek jalan tersebut dikerjakan oleh PT Windu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkara melalui Khoir yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. 

Atas perbuatannya, Musa didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas