Hukum

KPK kembali periksa Andi Narogong terkait skandal e-KTP

3.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:23
17 JUL 2017
Andi Agustinus alias Andi Narogong
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik KPK kembali memeriksa pengusaha yang diduga menjadi Inisiator kelompok Fatmawati, Andi Agustinus alias Andi Narogong, terkait kasus korupsi mega proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.3 triliun.

"AA diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (17/07/2017).

Selain AA, KPK juga kembali memanggil mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni untuk menjadi saksi tersangka Andi Narogong.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus," ujarnya.

KPK juga bakal memeriksa dua saksi lainnya, yakni mantan karyawan PT Murakabi Sejahtera, Made Oka Masagung, dan karyawan swasta, Irvanto Hendra Pambudi.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus," tambah febri.

Sebelumnya, dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta banyak saksi yang menyebut-nyebut bahwa Andi Narogong sangat dominan dalam perkara korupsi e-KTP.

Andi Narogong disebut-sebut sebagai otak yang mempunyai peran sentral mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan.

Selain itu, Andi Narogong merupakan orang yang menggalang berdirinya kelompok Fatmawati yang kemudian mendirikan konsorsium dan merupakan orang yang mengalirkan sejumlah dana ke pejabat kementerian dan anggota DPR.

Diduga Andi menggalang pengusaha lainnya untuk membentuk tiga konsorsium yakni PNRI, Murakabi Sejahtera dan Astragaphia untuk mengikuti lelang. 

Konsorsium PNRI yang terdiri dari PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra ‎telah dikondisikan sejak awal sebagai pemenang lelang. Namun, setelah proyek didapat, konsorsium lainnya juga kebagian proyek.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas