Hukum

KPK: Penetapan Setnov jadi tersangka tidak terkait Pansus Hak Angket

3.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:09
17 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan penetapan tersangka ketua DPR RI, Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP tidak ada hubungannya dengan Pansus Hak Angket yang digulirkan DPR kepada KPK.

"Penetapan tersangka Setnov ini sama sekali tidak terkait dengan Pansus yang sekarang (sedang) bekerja," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta (17/7/2017).

Selain itu Agus juga mengaku bahwa lembaganya tidak akan ambil pusing dengan terus bergulirnya Pansus Hak Angket KPK.

"satu-satunya cara adalah KPK percepat kerjanya, meningkatkan performance, untuk menunjukkan ke masyarakat kita tidak terpengaruh dengan itu (adanya Pansus Hak Angket KPK)," ujarnya

Oleh karena itu, Agus meminta semua pihak untuk mengikuti perkembangan kasus ini hingga ke pengadilan. Menurutnya KPK bakal nantinya bakal membeberkan seluruh bukti-bukti yang dimilikinya dipersidangan.

"Nanti akan kita gelar di pengadilan supaya pengadilannya berjalan, kita akan buka bukti-buktinya di pengadilan," ujarnya.

"Proses berikutnya kami serahkan ke pengadilan dan KPK akan membawa alat-alat bukti yang diperlukan dalam proses itu untuk meyakinkan Majelis hakim dan masyarakat untuk meyakinkan bahwa kami berjalan di track yang betul," tambahnya.

KPK siap hadapi praperadilan

Dalam kesempatan itu KPK juga memastikan bahwa lembaganya tidak akan gentar dengan upaya hukum pra peradilan yang akan di tempuh Setnov.

"Tidak ada kata untuk menolak (Praperadilannya), kalau harus kita hadapi nanti kita hadapi," tegas Agus.

Sekedar Informasi, dalam Kasus ini KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka karena diduga Setnov memiliki peran dengan Andi Narogong dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Atas perbuatan KPK menjerat Setnov melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas