Keamanan

Wiranto: pemerintah tidak pernah larang aksi

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:37
08 FEB 2017
Dok. Menko Polhukam Wiranto
Editor
Sumber
Antara

Rimanews - GNPF MUI dan FUI harus mematuhi aturan yang berlaku, jika ingin menggelar aksi pada 11 Februari, termasuk mendapatkan izin aksi dari polisi, kata Menko Polhukam Wiranto.

"Pemerintah tidak pernah melarang aksi, karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tapi kami mengarahkan agar aksi itu masuk dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, hari ini.

Kemarin, Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan memberikan izin unjuk rasa pada tanggal 11 Februari 2017, karena memasuki masa tenang kampanye pilkada serentak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, berjanji akan membubarkan aksi yang mengganggu ketertiban umum.

"Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelas-jelas akan mengganggu kepentingan yang lain, tentu mereka bisa melarang. Ini berarti aksi tidak bisa dilakukan," kata Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menilai polisi tentunya memiliki pertimbangan matang, sehingga mengeluarkan larangan penyelenggaraan aksi menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Minggu tenang sebenarnya didesain untuk memberikan waktu bagi masyarakat menentukan siapa calon terbaik yang seharusnya mereka pilih, makanya masa itu tidak boleh diganggu," jelasnya.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
26 Mei 2017 | 10:31
Terorisme tak punya agama
28 April 2017 | 23:38
TNI tangkap imigran asal Somalia