Keamanan

Wiranto: pemerintah tidak pernah larang aksi

2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:37
08 FEB 2017
Dok. Menko Polhukam Wiranto
Editor
Stefanus Yugo
Sumber
Antara

Rimanews - GNPF MUI dan FUI harus mematuhi aturan yang berlaku, jika ingin menggelar aksi pada 11 Februari, termasuk mendapatkan izin aksi dari polisi, kata Menko Polhukam Wiranto.

"Pemerintah tidak pernah melarang aksi, karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tapi kami mengarahkan agar aksi itu masuk dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, hari ini.

Kemarin, Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan memberikan izin unjuk rasa pada tanggal 11 Februari 2017, karena memasuki masa tenang kampanye pilkada serentak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, berjanji akan membubarkan aksi yang mengganggu ketertiban umum.

"Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelas-jelas akan mengganggu kepentingan yang lain, tentu mereka bisa melarang. Ini berarti aksi tidak bisa dilakukan," kata Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menilai polisi tentunya memiliki pertimbangan matang, sehingga mengeluarkan larangan penyelenggaraan aksi menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Minggu tenang sebenarnya didesain untuk memberikan waktu bagi masyarakat menentukan siapa calon terbaik yang seharusnya mereka pilih, makanya masa itu tidak boleh diganggu," jelasnya.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
24 Februari 2017 | 07:40
Komandan Paspampres segera diganti
22 Februari 2017 | 20:35
TNI AL gelar Apel Komandan Satuan
21 Februari 2017 | 18:06
Aksi 212 jilid II berjalan aman
18 Februari 2017 | 17:50
Bank Riau Kepri diserang bom molotov
16 Februari 2017 | 17:16
Kabar Rapim TNI di Istana hoax
15 Februari 2017 | 07:43
Kapolri pantau TPS di Jakarta Selatan
9 Februari 2017 | 23:19
Dermaga TNI AL di Ambon dipindah
31 Januari 2017 | 20:03
Densus tangkap tiga teroris