Peristiwa

Budaya lapor polisi, kesadaran hukum atau hilangnya kekeluargaan?

7.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:32
08 JUL 2017
Penulis
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

OPINI - Dalam minggu ini kita dijejali pelaporan ujaran kebencian yang dilakukan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Kaesang yang memiliki hobi membuat video blog (vlog) dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Kota Bekasi oleh Muhammad Hidayat. Kaesang dituding melakukan penodaan agama serta menyebarkan ujaran kebencian melalui video yang diunggah ke akun Youtube gara-gara kalimat 'dasar ndeso'.

Kaesang mengunggah video tersebut pada 27 Mei 2017. Dalam video berdurasi 2 menit 41 detik itu, awalnya Kaesang menyinggung soal ada oknum yang sukanya meminta-minta proyek pemerintah. Setelah itu, Kaesang juga menyinggung soal pentingnya menjaga generasi muda dari hal-hal negatif.

"Ini adalah salah satu contoh, seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat saja.... (Video itu kemudian menampilkan anak-anak berteriak "bunuh, bunuh, bunuh si Ahok. Bunuh si Ahok sekarang juga").

Di sini aku bukannya membela Pak Ahok. Tapi aku di sini mempertanyakan, kenapa anak seumur mereka bisa begitu? Sangat disayangkan kenapa anak kecil seperti mereka itu udah belajar menyebarkan kebencian? Apaan coba itu? dasar N**** (sensor bunyi). Ini ajarannya siapa coba? dasar N**** (sensor bunyi), demikian salah satu penggalan dalam vlog tersebut.

Akan tetapi, laporan Muhammad Hidayat tersebut tidak akan ditanggapi polisi lantaran dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Lagipula, Hidayat sendiri adalah tersangka ujaran kebencian. Dia ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya lantaran melontarkan ujaran kebencian terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan.

Saat itu, dia menyunting video Iriawan ketika mengamankan aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu. Meskipun Hidayat menyandag status tersangka, polisi memutuskan untuk menangguhkan penahanan Muhammad Hidayat. Namun, proses penyidikan kasus tersebut tetap berlanjut.

Hidayat pernah ditangkap polisi atas kasus tersebut pada 15 November 2016 lalu. Dia ditangkap di indekos di Bekasi, Jawa Barat.

Akibat ulahnya, Hidayat terancam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana paling lama enam tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelum kasus ini, ada sejumlah kasus lain sejenis, seperti perseteruan Jonru-Ahmad Sahal, Ade Armando- Johan Khan: kisruh di media sosial yang berujung pelibatan polisi. Juga ada kasus beberapa anak yang melaporkan ibu kandung ke polisi dan menjadi viral di media sosial.

Meningkatnya kesadaran hukum?

Sebagian orang menilai bahwa melaporkan orang lain ke polisi adalah bagian dari kesadaran hukum dengan menggunakan haknya sebagai warganegara. Oleh karena itu, melaporkan apa yang tidak disukai ke polisi adalah bagian dari kebaikan, apabila dibandingkan dengan tindakan anarkistis atau main hakim sendiri. Ini adalah satu cara pandang.

Apabila kita pandang dari sudut lain, mudahnya orang yang bersengketa melibatkan pengadil formal dapat menjadi indikasi mampatnya komunikasi kekeluargaan yang selama ini menjadi salah satu ciri budaya kita. Hal ini tak lain disebabkan oleh kegagalan struktur keluarga menciptakan individu-individu yang pandai menyelesaikan konflik (solusi), termasuk menghormati hak orang dan santun dalam beropini (pencegahan).

George Friedman dalam “The Next 100 Years: A Forcast for the 21st Century” menyebutkan bahwa kerusakan struktur keluarga selalu menjadi beban negara (secara ekonomi, politik, hukum dan sosial), dalam kasus ini adalah Amerika Serikat. Sebagai informasi, angka perceraian di AS dapat mencapai 60 persen, dengan rata-rata 50 persen, sedangkan di Indonesia dapat mencapai 15 persen.

Setiap ada yang berkonflik, latar belakang keluarga dan cara bagaimana dia dibesarkan akan menentukan bagaimana dia menyelesaikannya. Berkonflik itu biasa, yang akan dinilai adalah bagaimana cara orang menyelesaikannya: terus bertahan dengan konflik tanpa rekonsiliasi, lapor polisi, kabur, membeli hukum, atau berdamai.

Melaporkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilaporkan tidak hanya akan menyita tenaga sendiri, tetapi juga penegak hukum. Masih banyak kasus yang lebih butuh perhatian, ketimbang sengketa yang seharusnya bisa dicairkan dengan cara lain yang lebih elegan.

Mencermati kasus pelaporan Kaesang, pelaporan Hidayat sama sekali tak bisa dipakai untuk membuktikan yang bersangkutan sadar hukum. Hidayat tampak hanya ingin tukar guling kasus, laiknya politisi culas kelas wahid. Apa yang dilakukan pemimpin, masyarakat pasti meniru. Sebaliknya, kualitas pemimpin ditentukan oleh kualitas masyarakatnya, pengaruh timbal balik seperti hipotesis Sapir-Whorf dalam menjelaskan struktur bahasa.

Hidayat tampak ingin menyandera putra Jokowi itu demi kebebasan dirinya, jika tidak ingin tersohor karena bisa menantang putra presiden. Laku Hidayat ini menjadi tanda bahwa dia takut bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah perbuat dengan mencari tumbal.

Apabila orang sedikit-sedikit lapor polisi, penegak hukum itu jusru akan sedikit-sedikit menyelesaikan kasus lain yang lebih urgen. Sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama laiknya cekcok dengan saudara, sepatutnya dilakukan demikian.