Politik

Penghapusan UN batal karena pertimbangan politis

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:14
22 DES 2016
Mendikbud Muhadjir Effendy. Foto: Antara
Editor
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui keputusan pemerintah menunda moratorium Ujian Nasional (UN) 2017, penuh pertimbangan politis.

"Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN penuh pertimbangan politis. Namun apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sesuatu yang bijak," kata Muhadjir dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, seperti dilansir Antara, hari ini.

Presiden Joko Widodo memutuskan Ujian Nasional (UN) tetap akan dijalankan alias tidak akan dihapus, namun dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan, di antaranya terkait peningkatan kompetensi guru dan penyempurnaan dalam soal-soal yang akan diujikan. 

Muhadjir menilai keputusan tersebut bijak karena meliputi pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, di antara menteri-menteri kabinet banyak yang mendukung moratorium UN, namun ada pula yang tidak mendukungnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata dia, sebelumnya telah melakukan kajian mengenai pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN.

Muhadjir mengatakan UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan dan berdasarkan hasil pemetaan, UN tidak memiliki makna yang strategis.

"Selama tiga tahun terakhir tidak perubahan, yang baik cuma segitu, malah yang sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan," katanya.

Kementerian kemudian mengusulkan moratorium UN sembari melakukan pembenahan. "Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati baru kemudian bercermin lagi," katanya.

Meski menilai UN seharusnya tidak perlu dilakukan setiap tahun, ia menghargai keputusan pemerintah untuk tetap menggelar UN dan akan menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya.

"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," kata Muhadjir kepada ratusan kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.

Terbaru
21 Februari 2017 | 10:45
Polwan kawal aksi 212 jilid II
21 Februari 2017 | 08:35
Bogor siap sambut Raja Salman
21 Februari 2017 | 03:49
Hari ini FUI gelar aksi 212 ke DPR
20 Februari 2017 | 19:14
Ridwan Kamil sering jadi korban hoax
20 Februari 2017 | 18:15
Pasar Senen akan dibangun apartemen
20 Februari 2017 | 15:17
Aksi 212 rawan upaya makar
20 Februari 2017 | 13:10
Ahok: penanganan banjir sudah bagus
20 Februari 2017 | 11:15
"PDIP maling teriak maling"
20 Februari 2017 | 09:59
Reaksi Ahok diboikot DPRD DKI
20 Februari 2017 | 07:46
Hak Angket "Ahok Gate" digembosi
Berita Terkait
8 Februari 2017 | 17:26
NU sebut aksi 112 politis