Politik

Pemerintah kekang kebebasan berpendapat

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:53
03 JAN 2017
Dok. Fadli Zon
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pemerintah dinilai telah mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dengan memblokir sejumlah media online, kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Tindakan pemerintah dalam mengkontrol pemberitaan media online kembali memunculkan kontroversi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali memblokir 11 situs yang dianggap bermuatan SARA, yakni voa-islam.com; nahimunkar.com; kiblat.net; bisyarah.com; dakwahtangerang.com; islampos.com; suaranews.com; izzamedia.com; gensyiah.com; muqawamah.com; dan abuzubair.net.

"Kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan," kata Fadli.

Kemkominfo, kata dia, punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. "Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan," ujar dia.

Katanya, para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi sehingga bisa ditelusuri. "Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif," ujarnya.

Fadli Zon juga menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran sesuai UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik