Politik

Pemerintah harus tegas pada Australia

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:03
05 JAN 2017
Dok; Wakil Ketua DPR, Fadli Zon
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah untuk menyatakan sikap resmi kepada pemerintah Australia terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila.

"Jika terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara,” kata Fadli Zon dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.

Kapuspen TNI, Mayjen Wuryanto mengatakan kerjasama antara Indonesia dan Angkatan Bersenjata Australia (ADF) dihentikan. Penghentian kerjasama akibat masalah teknis. Mabes TNI belum mau membeberkan akar masalahnya.

Australia Plus, menuliskan seorang anggota pasukan komando Indonesia, Kopassus mengajukan protes mengenai poster pelatihan 'yang bernada penghinaan' yang ditempelkan di markas pasukan komando Australia, SAS di Perth, berkenaan dengan Papua Barat.

Fadli Zon berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil. Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficki

“Kita tunggu keterangan lebih detail dari pihak TNI. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi 1 akan meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerjasama militer dengan Australia. Kita dukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini,” pungkas Fadli.

Terbaru
24 Februari 2017 | 18:03
Jokowi: saya cinta Muhammadiyah
24 Februari 2017 | 11:23
Hak Angket Ahok cuma gaya-gayaan DPR
24 Februari 2017 | 10:14
Gerindra yakini Angket Ahok Gate mulus
24 Februari 2017 | 10:02
Kemendagri siapkan pengganti Ahok
24 Februari 2017 | 06:00
Renyahnya gorengan isu Freeport
23 Februari 2017 | 15:22
Ahok: saya selalu salah
23 Februari 2017 | 06:00
2 aral baru bagi ahok
22 Februari 2017 | 20:23
Djarot tak kenal Iwan Bopeng
22 Februari 2017 | 17:32
Demokrasi di Indonesia kebablasan
22 Februari 2017 | 15:36
Mendagri: saya tidak bela Ahok
22 Februari 2017 | 13:07
Putusan MA soal Ahok sudah tepat
22 Februari 2017 | 12:46
MK buka pendaftaran sengketa pilkada
22 Februari 2017 | 11:29
Mendagri siap digugat atas status Ahok