Politik

Badan siber nasional harus jadi wasit, bukan pengatur

2.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:45
07 JAN 2017
Ilustrasi
Reporter
Andika Dwi Annur
Sumber
Rimanews

Rimanews - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mendukung pembentukan badan siber nasional. Pemerintah, seperti diketahui, akan segera membentuk badan siber guna memberantas maraknya berita bohong, atau hoax, terutama di media sosial.

Meski mendukung, namun dia berharap nantinya badan ini tak terlalu menjadi "pengatur". "Tugasnya mengawasi saja. Jangan jadi tukang atur," ujar Efendi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui sulitnya mengatur perilaku manusia dan media sosial. Sebab, belum ada cara yang tepat bagaiamana mengatur komunikasi manusia dan media sosial. 

"Kalau pertanyaan mengatur, maka bagaimana caranya mengatur orang bicara di dunia maya, karena di dunia nyata saja pemerintah mengatur kurang tepat. Di masa sekarang orang diatur itu sulit," katanya. 

"Di Singapura tidak ada polisi lalu lintas tapi teratur, di indonesia polisi seabrek-abrek malah nggak tertatur," imbuhnya.

Oleh karenanya, dia meminta badan siber nasional harus dapat berperan layaknya seorang wasit dalam satu pertandingan. Tugas wasit, kata dia, hanya bertugas mengawasi bukan mengatur jalannya pertandingan. 

"Ibarat pertandingan saja, dia (badan siber nasional) harus seperti wasit. Misalnya untuk situs yang diblokir. Kalau sudah diblokir, no excuse (tidak ada alasan). Jangan ada lagi, misalnya direhabilitasi agar nanti bisa aktif lagi. Sekali semprit, semprit saja," tandasnya.

KATA KUNCI : , , , , , ,
Terbaru
28 Februari 2017 | 06:00
Putri Cendana di pihak mantan
27 Februari 2017 | 20:41
37 persen warga Aceh golput
27 Februari 2017 | 14:30
37 persen warga Aceh golput
27 Februari 2017 | 09:48
Permintaan Ahok pada Raja Arab
27 Februari 2017 | 02:16
Menag ajak DDII gaungkan Islam moderat
26 Februari 2017 | 14:55
PDIP klaim kuasai Papua dan Aceh
26 Februari 2017 | 14:03
Ketua KPU DKI puji Agus Yudhoyono
26 Februari 2017 | 12:42
KPU DKI siap digugat
25 Februari 2017 | 20:59
60 persen dana parpol ditanggung APBN
25 Februari 2017 | 16:17
Narkoba teror menakutkan bagi bangsa
25 Februari 2017 | 15:45
Polda Jabar bentuk polisi santri
25 Februari 2017 | 15:15
Demokrasi tak pernah kebablasan
24 Februari 2017 | 18:03
Jokowi: saya cinta Muhammadiyah