Politik

Luhut siap berikan pulau ke Jepang untuk dikelola dan dinamai

20.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
23:19
09 JAN 2017
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Antara

Rimanews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan siap memberikan pulau kepada Jepang untuk dikelola dan dinamai.

Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (09/01/2017), mengatakan negeri sakura itu meminta ada satu wilayah atau pulau di Indonesia yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang.

"Jepang minta, katanya Boleh tidak kami ada satu daerah tertentu untuk elderly (lansia)?. Saya bilang, silakan saja bikin kampung di sana tapi tidak akan pernah jual pulau itu," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menyebut Jepang bahkan berminat untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah sasaran rencana tersebut.

Ia juga menawarkan pulau-pulau eksotik lainnya untuk bisa dikelola Jepang, termasuk diberi nama oleh negeri sakura.

Menurut dia, masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Namun, pemberian nama pulau Indonesia oleh Jepang tidak berarti pemerintah menjual pulau tersebut kepada asing.

"Ini kan ada 4.000 pulau yang belum ada nama, kamu boleh kasih nama. Beri nama 4.000 pulau itu tidak gampang. Yang penting, pulau itu terdaftar dimiliki pemerintah Indonesia," katanya.

Menurut dia, tidak ada masalah jika pihak asing mengelola atau memberi nama suatu pulau. Ia menganalogikan hal tersebut layaknya restoran yang bisa diberi sesuai keinginan pengelolanya.

"Apalah sebuah nama, yang penting registered (terdaftar) punya Indonesia, dicap Kementerian Dalam negeri dan mengikuti aturan Indonesia," ujarnya.

Pemerintah terus melakukan upaya menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pasalnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian serta menyerap tenaga kerja dengan cepat. Harapannya, pada 2019 nanti kunjungan wisatawan mancanegara bisa tumbuh menjadi 20 juta orang per tahun.

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik