Politik

Pengibaran bendera OPM di Konsul Melbourne langgar konvensi Wina

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
22:53
09 JAN 2017
Bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia
Reporter
Andika Dwi Annur
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua DPR RI Setya Novanto meminta pemerintah Australia melakukan investigasi terkait pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia karena tindakan itu dinilai melanggar konvensi Wina.

"Ini tindakan kriminal dan tidak bisa ditolerir. Masalah diplomatik harus dijaga termasuk aset indonesia,"ujar Novanto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, hari ini.

Bendera Bintang Kejora dikibarkan di kantor Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia, Jumat pelakunya oleh dua orang tak dikenal. Mereka menerobos ke kantor KJRI ketika kantor sedang sepi karena staf sedang mengikuti salat Jumat. KJRI Melbourne adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan dan dilindungi oleh hukum internasional.

Novanto mengaku telah menghubungi Kementerian Luar Negeri  untuk mendapat informasi lebih jelas. Selain itu, dia mengapresiasi sikap Panglim TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam kasus ini.

Dari Istana, Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri RI terkait insiden tersebut. Dia meminta Menlu untuk menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Australia agar mengambil tindakan untuk mencegah agar kejadian serupa tak terulang. 

"Saya sudah mendapatkan laporan dari Menlu (tentang) penambahan aparat keamanan dari Australia untuk kanan-kiri. Saya kira itu urusan dalam negeri Australia," katanya.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
28 Februari 2017 | 06:00
Putri Cendana di pihak mantan
27 Februari 2017 | 20:41
37 persen warga Aceh golput
27 Februari 2017 | 14:30
37 persen warga Aceh golput
27 Februari 2017 | 09:48
Permintaan Ahok pada Raja Arab
27 Februari 2017 | 02:16
Menag ajak DDII gaungkan Islam moderat
26 Februari 2017 | 14:55
PDIP klaim kuasai Papua dan Aceh
26 Februari 2017 | 14:03
Ketua KPU DKI puji Agus Yudhoyono
26 Februari 2017 | 12:42
KPU DKI siap digugat
25 Februari 2017 | 20:59
60 persen dana parpol ditanggung APBN
25 Februari 2017 | 16:17
Narkoba teror menakutkan bagi bangsa
25 Februari 2017 | 15:45
Polda Jabar bentuk polisi santri
25 Februari 2017 | 15:15
Demokrasi tak pernah kebablasan
24 Februari 2017 | 18:03
Jokowi: saya cinta Muhammadiyah