Politik

Pengacara Antasari tak mau komentari Abdullah Hehamahua

2.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:25
16 FEB 2017
Dok. Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua
Reporter
Sumber
Rimanews

Rimanews -Semua orang boleh berpendapat dan menilai tentang Antasari dan kasusnya, kata pengacara Antasari Azhar, Boyamin Saiman.

Dia memberikan pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan Rimanews, tentang pernyataan dari eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, kemarin. “Tidak ada komentar. Menghormati saja,” katanya.

Abdullah kemarin antara lain menyatakan bahwa  Antasari (saat ini) digunakan untuk meraup suara untuk memenangkan Ahok (dalam Pilkada DKI Jakarta), tapi di kubu Anies ada Chandra dan Bambang, dua mantan komisioner KPK yang lebih berprestasi di KPK dibandingkan Antasari. 

“Jadi kawan-kawan harus mampu mengeskplor kedua tokoh (Bambang dan Chandra) ini dalam menghadapi Antasari,” kata Abdullah.

Dia juga menyinggung,  banyak orang KPK tahu bahwa Antasari bukan pembunuh (Nasrudin), tapi mayoritas pejabat dan pegawai KPK tidak suka Antasari karena dinilai merusak tatanan dan budaya organisasi di KPK yang dibangun pimpinan KPK edisi pertama.

“Penangkapan besan SBY dan mantan kapolri bukan prestasi Antasari karena penyelidikan mereka sudah selesai pada periode pimpinan KPK jilid satu, cuma belum sempat dieksekusi karena sudah habis masa jabatan mereka. Jadi tidak ada alasan SBY dendam ke Antasari,” kata Abdullah.

Di bagian lain penjelasannya, Abdullah menyatakan, krimininalisasi kasus Antasari dilakukan orang dekat Megawati.

Dia juga menyatakan, terpilihnya Antasari menjadi ketua KPK dipermasalahkan oleh internal KPK. Untuk meyakinkan internal KPK, Abdullah meminta pegawai KPK memberi waktu enam bulan kepada Antasari untuk membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi ketua KPK.

“Antasari adalah orang yang mudah tergoda dengan iming-iming jabatan. Oleh karena itu, beliau minta grasi setelah PK-nya ditolak MA. Maknanya dia mengaku salah,” kata Abdullah.  

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik