Politik

Fatwa MA tentang status Ahok tak pengaruhi hak angket

2.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
16:06
16 FEB 2017
Dok. Fahri Hamzah
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, fatwa Mahkamah Agung yang dimintakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tentang status pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, tak akan mempengaruhi hak anggota DPR untuk menggunakan hak angket.

"Tidak mempengaruhi sikap penggunaan hak anggota karena seperti ketua MA bilang sebaiknya diselesaikan pemerintah," kata Fahri di Gedung DPR RI. Jakarta, hari ini.

Fahri menjelaskan hal tersebut untuk menanggapi polemik tidak diberhentikannya Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta meskipun berstatus sebagai terdakwa, dan usaha dari Mendagri yang meminta fatwa pada MA mengenai status Ahok tersebut.

Menurut Tjahjo, status gubernur DKI Jakarta yang dijabat Ahok menjadi polemik karena Ahok  menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Tapi dia mengaku punya alasan kuat belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI tersebut.

Tjahjo meyakini bahwa Undang Undang Pemda yang dikaitkan dengan status Ahok tersebut memiliki banyak tafsir. Hal itu menjadi alasan dirinya hingga kini belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI. Dia juga menyatakan sedang meminta fatwa dari Mahkamah Agung.

Fahri berharap MA tidak mengeluarkan fatwa untuk kasus pemberhentian Ahok sebagai gubernur Jakarta.

"Kalau bisa MA jangan keluarkan fatwa. Kalau fatwa bisa mengganggu yudikatif. Kan ada sidang yang sedang berjalan. saya berharap MA tidak keluarkan fatwa sampai ini selesai," kata Fahri.

Dia juga menilai, Kementerian Dalam Negeri memalukan karena tak mampu selesaikan masalah pemberhentian Ahok.

"Pemerintah tak boleh bingung. Kemendagri kan memiliki biro hukum, doktor, ahli terima gaji? Beginian enggak bisa diselesaikan, malu-maluin," kata Fahri.

Terbaru
28 April 2017 | 21:05
Pilkada DKI jadi Pilpres jilid II
27 April 2017 | 16:40
Petinggi Golkar tidak solid
27 April 2017 | 15:29
500 antrean untuk jumpa Ahok
27 April 2017 | 07:20
"Penyidik KPK zalim dan sembrono"
26 April 2017 | 20:34
Gerindra tolak hak angket KPK