Politik

Pelanggaran pilkada terbanyak di Jakarta

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:53
16 FEB 2017
Dok. Cagub dan cawagub DKI Jakarta
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2017, paling banyak terjadi di Jakarta. 

"Dibandingkan pelaksanaan pilgub di daerah lain, DKI memang yang paling tinggi laporannya," kata Komisioner Bawaslu RI Daniel Zuchron di kantornya, Jakarta, hari ini.

Dari 101 daerah yang menggelar Pilkada serentak 15 Februari kemarin, terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni DKI Jakarta, Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Pilgub DKI diikuti tiga pasangan calon, Agus Harimurti-Sylviana Murni yang dukung Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP; pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP, Golkar, Hanuran dan NasDem; dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang disokong Gerindra dan PKS. 

Daniel menjelaskan, hingga saat ini terdapat 97 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran, yang terjadi tepat pada hari pemungutan suara berlangsung di DKI Jakarta. 

Menurut Daniel, dari total 97 dugaan kasus tersebut, 26 laporan merupakan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), 18 laporan tentang persoalan logistik pemilu, dan lima laporan muncul karena dugaan keterlibatan penyelenggara. 

Bawaslu RI juga menerima laporan tentang adanya dugaan politik uang sebanyak delapan kasus, serta yang paling banyak adalah adanya kesalahan prosedur dalam pemilu yakni sebanyak 40 kasus.

"Secara umum banyak laporan pelanggaran yang kami dapat, jumlah setiap daerah berbeda-beda. Jadi yang sudah ada ini jumlahnya bisa bertambah," sambungnya.

Daniel menjelaskan, bahwa Bawaslu juga mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari provinsi lain, di antaranya adalah Aceh dengan 25 laporan, Bangka Belitung sebanyak 30 laporan, Banten sebesar 68 laporan, Gorontalo 14 laporan, Sulawesi Barat 11 laporan, serta Papua Barat sebanyak 22 laporan. 

"Ini akan kami tindak lanjuti. Sejak tadi malam, teman-teman di lokasi sudah melakukan investigasi terkait pelanggaran ini," ujar Daniel. 

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik