Politik

Hak angket kasus Ahok diprediksi molor

1.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:02
17 FEB 2017
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pengambilan keputusan mengenai usulan hak angket kasus Ahok diperkirakan molor menyusul masuknya masa reses anggota DPR pada 23 Februari mendatang.

“Ada persoalan teknis, jadwal rutin DPR tanggal 23 atau 24 Februari sudah masuk masa reses. Jadi bisa panjang waktu untuk pengambilan keputusannya," kata wakil ketua DPR Fahri Hamzah, di gedung DPR RI hari ini.

Sebanyak 90 anggota DPR dari tiga fraksi yakni Partai Gerindra, Demokrat dan PKS sudah menandatangani usulan hak angket atau hak bertanya kepada pemerintah menyoal sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak menerbitkan surat pemberhentian sementara kepada Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, meski Ahok sudah berstatus terdakwa kasus penistaan agama. 

Mendagri berdalih, pihaknya belum menonaktifan Ahok karena belum mendapat nomor register perkara dari pengadilan. Selain itu, menunggu tuntutan dari jaksa sebab Ahok dijerat pasal asal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan dakwaan alternatif kedua Pasal 156 dengan Ancaman Pidana maksimal 4 tahun penjara. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah yang diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD harus diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. 

Fahri menjelaskan, usulan hak angket kasus Ahok saat ini dibahas di rapat pimpinan DPR dan sudah diagendakan untuk dibawa ke Rapat Badan Musyawarah. Setelah dibahas di Bamus, usulan itu akan dibacakan dan diputuskan di rapat paripurna.

"Paripurna baru pembacaan, lalu ada jeda untuk persetujuan hingga lobby untuk siapa yang setuju dan siapa yang tidak, akan panjang itu,” kata Fahri.

Saat ini, ada tujuh fraksi yang menolak usulan hak angket ini yakni, PDIP, Golkar, PAN, PPP, PKB, Nasdem dan Hanura.

“Meskipun anggota itu berada di fraksi, tapi votingnya itu harus tetap orang per orang. Sehingga akan ada saja fraksi yang orangnya dan tidak. Itu biasa terjadi selama ini,” tutup politisi PKS itu.

Terbaru
25 Maret 2017 | 12:06
Malaysia deportasi 43 TKI
25 Maret 2017 | 07:01
Ahok sebut Sandiaga Uno memfitnah