Politik

Tim Rano-Embay minta pemungutan suara diulang

6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:43
17 FEB 2017
Tim Pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief
Reporter
Sumber
Rimanews

Rimanews - Tim Pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menggelar pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Banten, khususnya di Kota Tangerang, karena ditemukan sejumlah pelanggaran.

Demikian dikatakan Ketua Tim Pemenangan Rano-Embay, Ahmad Basarah, dalam konferensi pers Tim Pemenangan di Media Center Posko Pemenangan Rano-Embay di Perumahan Kota Modern, Tangerang, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

"Bukti sudah dikumpulkan. Bukti itu menurut pendapat kami memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, khususnya di Kota Tangerang," kata Basarah.

Pilkada Provinsi Banten diikuti dua pasang calon, yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay. Hasil Real Count KPU hingga pukul 18.52 WIB, hari ini menunjukkan pasangan Wahidin Halim-Andika unggul dengan perolehan 2.394.400 suara atau sekitar 50,94 persen, sedangkan Rano-Embay memperoleh 2.305.598 suara atau 49,06 persen. Data tersebut diperoleh dari perhitungan di 16.451 TPS dari total 16.540 TPS

Basarah mengatakan, berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan relawan dan tim, pasangan Rano-Embay menang di 8 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandglang, Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Kekalahan hanya tercatat di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. 

Namun hal itu, menurut Basarah janggal, karena kemenangan Wahidin-Andika itu mengundang sejumlah kecurigaan, yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Ketua Tim Badan Hukum DPP PDIP Sirra Prayuna menyatakan, timnya sudah melakukan verifikasi berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan pemilu. Diantaranya adalah penyelenggara yang tidak independen dan memihak kepada salah satu pasangan calon, yakni Ketua KPUD Kota Tangerang, Sanusi Pane. 

Oknum tersebut diduga telah melakukan berbagai tindakan yang patut diduga condong terhadap salah satu pasangan calon.

Selanjutnya, kata Sirra, terkait angka partisipasi pemilih yang digelembungkan. Misalnya, di Kecamatan Tangerang, angka partisipasi pemilih disabilitas sampai 130 persen.  "Di 80 persen kecamatan di Tangerang, terjadi pembongkaran kertas ilegal saat transit tanpa ada saksi. Aturannya, seharusnya ada mekanisme perpindahannya," jelas Sirra.

Di Kecamatan Karawaci, lanjutnya, banyak pemilih yang tak mendapat formulir undangan C6 dan tak dapat memilih dengan KTP. Ada bukti dan dugaan kuat bahwa formulir C6 dikumpulkan lalu ditransaksikan untuk bisa memilih di TPS lain.

Belum lagi temuan soal dugaan penggelembungan suara yang diupload di website KPUD yang kemungkinan besar dilakukan demi mempengaruhi persepsi publik melegitimasi kemenangan salah satu calon. Menjadi masalah karena upload data itu tanpa formulir C1 seperti prosedur yang diatur.

"Kami mendesak KPU Kota Tangerang melakukan pemungutan suara ulang di seluruh 13 kecamatan di Kota Tangerang," tegas Sirra.

Terbaru
19 Mei 2017 | 12:48
Djarot: OK OCE enggak jelas