Politik

Gerakan Solidaritas Freeport unjuk rasa di depan kantor ESDM

3.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:41
07 MAR 2017
Demonstrasi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport di depan Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (2/7/2016). Foto: Imam/Rimanews
Reporter
Imam Bashori
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ratusan massa dari Papua mengatasnamakan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport berunjuk rasa di depan Gedung Kantor Kementerian ESDM Jl. Merdeka Selatan Gambir, hari ini.

Mereka meminta agar pemerintah menyelesaikan segera perudingan bersama PT. Freeport Indonesia agar perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal, dengan mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak, bukan sepihak.

"Selesaikan segara perudingan bersama PT Freeport Indonesia sebab risiko penghentian penambangan di salah satu tambang bawah tanah yang paling sulit dioperasikan dengan menggunakan sistem blok caving (, jika terhenti dalam waktu yang lama, maka tidak ada siapapun yang dapat melanjutkan karena lubang bukaan akan rusak /terkubur," ungkap Koordinator aksi Michael Adi saat berorasi.

Selain berorasi, massa juga melakukan tari-tarian Papua, dan menggelar spanduk yang bertuliskan "Pak Jokowi, Torang Juga Kemarin Pilih Jo Jadi Presiden Baru, kenapa Ko Bikin Torang Susah???, Apakah Torang di Papua Bukan KO PU Rakyat kah??? Dan lemerintah sibuk berpolemik 160.000 jiwa karyawan & keluarga terancam haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, be wise & Profesional".

Selanjutnya, Michael Adi juga meminta agar pemerintah menyelesaikan segera perundingan bersama Freeport Indonesia sebab pengurangan karyawan bukan isapan jempol atau ancaman. Melainkan, kata dia, dampak dari regulasi yang diterbitkan pemerintah dianggap secara sepihak tanpa memikirkan akibat kepada 32.000 karyawan dan masyarakat Timika.

"Hari ini kita sudah tiba didepan kantor Kementerian ESDM. Ini adalah ibu kota kita kenapa kita tidak diakui rakyat, maka untuk itu kita berdoa biar kita diakui jadi rakyat," tuturnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya mengaku datang ke Jakarta ingin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan pemerintahan. 

"Kami juga meminta juga mengimplimentasikan Undang-Undang RI tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan peraturan pemerintah tahun 2017 IUPK menjadi syarat kontrak bagi PT. Freeport Indonesia untuk bisa mendapatkan izin ekspor sementara dengan syarat perubahan bentuk kontrak karya menjadi ijin usaha pertambangan khusus," tandasnya.

Pemerintah dengan Freeport hingga kini masih menemui jalan buntu usai Kontrak Karya perusahaan Amerika tersebut akan habis pada tahun 2021. Pemerintah tak lagi mengajukan Kontrak Karya, melainkan melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport keberatan denga IUPK dan ingin menggunakan izin pertambangannya dengan Kontrak Karya.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
19 Mei 2017 | 12:48
Djarot: OK OCE enggak jelas
Politik