Politik

Jangan kerdilkan DPD dengan kepentingan segelintir orang!

1.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:00
19 MAR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, menilai DPD sudah jauh melenceng dari gagasan awal pendiriannya, karena sudah dihancurkan oleh anggota DPD yang bergaya seakan-akan mempunyai massa banyak.

"DPD sekarang sudah tidak lagi fokus ke arah penguatan kelembagaan, kepentingan daerah dan rakyat, tapi malah ribut soal masa jabatan, ribut masuk ke parpol tertentu," kata Veri Junaidi dalam diskusi Masa Depan DPD di Tangan Putusan MA??? di Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25, Menteng, Jakarta, hari ini.

Menurutnya, DPD seharusnya bertarung memperjuangkan aspirasi rakyat selevel fraksi. Pasalnya, DPD diamanahkan mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah dan DPR. bukan malah rebutan ketua dan membahas yang remeh temeh.

"Banyak sekali aturan dan kepatutan yang dilanggar, potensi konflik sudah terlihat jelas, makanya MA harus segera mengeluarkan keputusan yang bisa meneduhkan bangsa ini," imbuhnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar meminta MA bersikap tegas dengan mengatakan masa jabatan ketua DPD merupakan lima tahun. Dia juga mengingatkan bahwa MA, dulu lah yang melantik ketua DPD selama lima tahun. 

"Harusnya MA benar-benar bijaksana, dengan gonjang ganjing masa jabatan 2,5 tahun itu supaya tatanan hukum tidak rusak, kalau ini tetap dilakukan maka bisa dijadikan contoh lembaga lain (merusak tatanan) dalam membuat aturan Tatib yang penuh dengan ketergesa-gesaan dan serampangan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, awal pendirian DPD yakni untuk mengcover kamar pertama (DPR) yang tidak bisa menampung semua kepentingan rakyat, namun saat ini hanya karena kepentingan dan nafsu segelintir orang yang serakah malah membuat DPD semakin dikerdilkan. 

Mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 22 D UUD 45, disebutkan bahwa DPD mempunyai kekuataan untuk ikut mengajukan, membahasa rancangan, memberi pertimbangan dan melaksanakan pengawasan yang intinya diberikan wewenang (kekuataan) seperti gajah.

"Namun sayangnya pada UU MD3 ini kekuataannya diamputasi seperti Kelinci dan pada TATIB malah seperti Tikus, sangat disayangkan kalau dikerdilkan terus menerus, kalau dibiarkan seperti ini masa depan DPD di Parlemen tidak dapat apa-apa (tidak ada gunanya)," tuturnya.

Karena itu, dia berharap kepada MA agar dalam putusannya benar benar menjadi putusan yang agung dan untuk kemaslahatan rakyat, bukan merupakan keputusan yang gampang ditekan atau ajaib.

"Kalau berlaku surut lima tahun ya lima tahun, kalau ada orang yang berpikir berlaku surut lima tahun tapi malah 2,5 tahun mengganti dengan alasan ada aturan baru, maka pikiran tersebut bisa merusak tatanan bangsa ini, bisa-bisa jika orang parpol tidak suka Jokowi, mereka bikin aturan (baru) sendiri dengan merevisi UUD bahwa presiden hanya memegang kuasa 2,5 tahun saja, ya konsekuensinya Jokowi langsung turun saat itu juga," tandasnya.

KATA KUNCI : , ,
Terbaru
23 Maret 2017 | 20:28
Ahok dihadiahi buku Cak Nur
23 Maret 2017 | 19:45
Gerindra kecewa pada Ridwan Kamil
23 Maret 2017 | 18:23
Ahok: saya kerja ikhlas saja
23 Maret 2017 | 12:35
Jokowi kecam teror London
23 Maret 2017 | 06:00
SBY kena lagi
22 Maret 2017 | 19:08
Ahok: Soeharto itu cerdas
21 Maret 2017 | 15:14
Sandiaga laporkan kekayaan ke KPK