Politik

Formappi minta Oso jangan rusak & kerdilkan DPD

1.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:00
19 MAR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyayangkan sikap beberapa anggota DPD yang masuk ranah politik, bahkan menjadi ketua umum parpol. Formappi pun meminta Osman Sapta Odang yang diduga memanfaatkan lembaga DPD, jangan merusak dan mengerdilkan DPD.

Menurutnya, walaupun tidak ada aturan yang melarang tersebut, apakah DPD bebas bertindak semaunya sendiri tanpa melihat landasan awal berdirinya DPD.

"Kita sesalkan tindakan mereka yang berlindung dengan alasan tidak ada aturan yang melarang, dengan berpindahnya anggota DPD itu ke parpol tentu sudah mengacaukan sistem yang sudah tertata. Karena di sisi lain dia (anggota DPD) sebagai wakil daerah, tapi di sisi lain dia sudah berjaket parpol, itu tentu sudah mengkaburkan identitasnya dan semakin tidak jelas membawa kepentingannya siapa," ujarnya dalam diskusi Masa Depan DPD di Tangan Putusan MA??? di Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25, Menteng, Jakarta, hari ini

Lucius juga menyindir beberapa adanya anggota DPD yang dengan terang-terangan memanfaatkan lembaga DPD untuk bancakan kepentingannya, tanpa memperdulikan tatanan yang sudah ada.

"Kalau OSO (Osman Sapta Odang) kita kan tahu dia bekas pimpinan parpol, beberapa kali bikin parpol tetapi selalu gagal, dan sekarang merupakan peluang terakhirnya dengan memanfaatkan DPD sebagai pijakannya untuk meraih cita-cita punya parpol di parlemen. Apakah lalu Lembaga (DPD) yang banyak orang itu harus patuh dan taat pada seorang Oso," imbuhnya.

Menurutnya jika anggota DPD berperan ganda sebagai anggota Partai tentu akan merusak tatanan dan mengkerdilkan peran DPD. Oleh karena itu ia mengingatkan walaupun tidak ada aturan yang melarang secara tertulis, namun tentu ada etika dan nilai-nilai luhur didalamnya.

"Jadi kacau nih sistem DPD-nya. Saat yang sama ada orang yang mengaku dirinya sebagai anggota DPD mewakili daerahnya, misalnya NTT, tapi saat yang sama dia memperjuangkan habis-habisan dengan mengurus daerah Papua, Kaltara, dan lainnya karena dia anggota parpol," jelasnya.

Peneliti Formapi itu dengan tegas mengatakan tidak akan setuju dengan pendapat anggota DPD yang mengatakan akan memperjuangkan kepentingannya dengan membawa gerbong parpol karena sudah melenceng dan rawan disusupi kepentingan parpol tersebut.

"Saya tidak setuju dengan pendapat memperkuat DPD dengan cara memakai bendera dan kekuataan Hanura, karena nantinya akan menghancurkan DPD," tandasnya.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik