Politik

Revisi UU KPK bentuk perlawanan DPR terhadap KPK

2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:32
19 MAR 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, setiap kali KPK mengusut kasus besar tentu akan ada perlawanan dari pihak yang merasa mempunyai kepentingan, salah satunya dengan ancaman revisi UU KPK.

Mantan direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM itu menceritakan ketika KPK mengusut kasus kejaksaan, KPK seketika itu diserang, jaksa jaksanya ditarik dari KPK. Saat membongkar rekening gendut kepolisian, keluar istilah cicak versus buaya. 

"Ngerjain politisi diancam perubahan UU KPK. Nah kejadian e-KTP menurut saya ini adalah saatnya bagi kita semuanya menyalakan early warning sistem, jangan-jangan tindakan di balik itu merupakan bagian dari pelemahan, kasian juga KPK. KPK kan nyaris gak mempunyai apa-apa. Dipukul dengan perubahan UU KPK kan bahaya," kata Zainal di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

"Kita tidak pernah boleh menuduh di balik itu (manuver DPR), Saya juga tidak berniat untuk menuduh. Tapi sejarah mencatat bahwa setiap KPK mengerjakan perkara secara detil, secara kencang itu biasanya ada serangan. Kan begitu kan logikanya," katanya.

Zainal memberikan contoh, jika tiba-tiba ada roadshow di beberapa daerah terkait perubahan UU KPK, nangan-jangan itu memang benar ada kaitan dengan upaya melemahkan dan merusak KPK. 

"Sangat mungkin berpotensi memperlemah KPK. Saya tidak bermaksud menuduh ya, tapi sejarah mencatat begitu lah permainannya. Kita berharap gak terulang lagi kaya gitu. Makanya publik harus melindungi, kita semua harus melindungi," tambahnya.

Dia yakin, KPK bisa mengusut perkara tersebut hingga tuntas jika dapat bekerja tanpa tekanan dan dilindungi. 

"Saya sih optimis KPK harusnya bisa, karena e-KTP ini besar dan sudah cukup terang, bukti-buktinya sudah mulai terkuak. Tinggal bagaimana publik melindungi proses penegakkan hukum sendiri," tegasnya.

Selain mengkritik pelemahan KPK, ia juga berharap pemerintah segera memperbaiki e-KTP, karena sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum memiliki e-KTP.

"Gara-gara jadi bancakan, janjinya kaya kartu kredit tapi pelaksanaannya kaya kartu parkir kan," sindirnya.

KATA KUNCI : , , , , , ,
Terbaru
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid
17 Juli 2017 | 12:24
DPR bahas Perppu Ormas siang ini
13 Juli 2017 | 13:09
Perppu Ormas sudah masuk DPR
13 Juli 2017 | 08:13
HTI: Rezim Jokowi diktator
13 Juli 2017 | 06:00
Riwayat HTI usai Perppu Ormas