Politik

PPP minta pemerintah atur ojek online

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:44
27 MAR 2017
Dok: Unjuk rasa ojek online. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati meminta pemerintah memasukan klausul soal ojek online dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor. 

“Kita minta agar pemerintah memiliki perhatian terhadap Ojek online dengan memasukkan pasal-pasal tentang legalitas ojek online dalam Permenhub Nomor 32/2016," kata Reni di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Dalam revisi Permenhub, pemerintah hanya mengatur keberadaan taksi berbasis aplikikasi online. Lewat revisi Permenhub, taksi online mempunyai tarif batas atas dan bawah. Selain itu, taksi online diwajibkan mempuyai pool layaknya taksi konvensional.

Bagi Reni, adanya klausul yang mengatur ojek online dalam Permenhub adalah untuk memperjelas status mereka karena selama ini, ojek online kerap mendapat perlakuan tidak adil dari aplikator, semisal tidak mempunyai asuransi kecelakaan dan rawan menjadi korban kala konflik antara taksi online dan reguler di lapangan. 

“Faktanya,  masyarakat merasa terbantu dan punya pilihan. Mereka berhak  mencari nafkah dan ini dalam rangka memperbaiki ekonomi mereka. Ternyata ketika konflik, yang menjadi korban adalah mereka,” kata dia.

Sekjen Federasi Ojek Online Indonesia, Badai Asmara mengatakan, pihaknya melakukan audensi dengan DPRD DKI Jakarta demi menuntut kejelasan status dalam Undang-Undang. Namun tuntutan ini belum juga terealisasi. Katanya menambahkan, meski banyak bermanfaat bagi masyarakat, tidak ada satu pun payung hukum yang menegaskan posisi ojek online. 

“Saat legalitas aplikator hadir ke Indonesia, kan ada pintu masuknya, lantas sekarang kalau bermasalah (ojek online) kenapa pemerintah terkesan lari?  Kita selama ini kemitraan dengan aplikator namun (Posisi ojek online) di UU tidak ada, UU koperasi juga tidak ada, di UU Tenaga Kerja juga tidak ada. Kita hanya minta diperjelas. Kita ini barang haram tapi kita dibutuhkan,” tegas Badai.

Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid