Politik

Menag berharap Jokowi segera tandatangani Keppres biaya Haji

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
09:15
30 MAR 2017
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

Rimanews - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap Presiden Joko widodo segera menandatangani Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438H/2017M.

"Mudah-mudahan minggu ini bisa diterbitkan sehingga minggu depan jemaah bisa melunasi BPIH," katanya di Jakarta, kemarin.

Dikutip dari laman resmi Kemenag hari ini, Lukman mengaku sudah menyerahkan draft Keppres tersebut ke Presiden Jokowi pada Senin (27/03). Setelah keputusan tersebut ditandatangani, jemaah baru bisa melunasi biaya haji tersebut.

Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati besaran BPIH 1438H/2017M dengan rata-rata sebesar Rp34.890.312. Besaran BPIH ini naik Rp249.008 (0,72%) dibanding tahun lalu.

Disinggung soal respon Presiden terkait kenaikan ini, Menag mengatakan bahwa Presiden memandang biaya haji tahun ini sangat rasional, serta wajar sesuai konteksnya.

Menurut Menag, selisih biaya sebesar Rp249ribu dibanding BPIH tahun lalu sebenarnya bukan kenaikan. Sebab, lanjut Menag, tahun ini ada peningkatan layanan yang akan diterima jemaah haji Indonesia.

"Kenaikan itu kalau barang yang diterima sama antara tahun lalu dengan sekarang. Sementara tahun ini layanan yang akan diterima jemaah jauh lebih baik tahun lalu," jelasnya.

Ada empat hal peningkatan kualitas layanan ibadah haji tahun ini. Pertama, selama di Makkah jemaah akan mendapatkan makan 25 kali, tahun lalu hanya 24 kali. Kedua, tahun ini akan ada penyediaan snack berat untuk sarapan pagi di Makkah selama 12 hari.

Ketiga, upgrade bus yang akan mengangkut jemaah dari bandara Madinah menuju hotel masing-masing jemaah, begitu juga sebaliknya. Dan keempat, peningkatan kualitas tenda dan pendingin udara (AC) di Arafah.

"Penyesuaian harga itu juga berdasarkan aspirasi jemaah yang menghendaki adanya penambahan makan di Makkah, ada sarapan pagi, peningkatkan kualitas tenda, serta penyejuk udara diperbanyak. Hal itu yang kemudian berimplikasi pada kenaikan harga," tandasnya.

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni