Politik

Tanggapi JK soal kesenjangan, Budiman: kewirausahaan sosial solusinya

2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:06
16 MEI 2017
Dok. Budiman Sudjatmiko saat peresmian pasar di Cilacap (Foto: Istimewa)
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, mengatakan kewirausahaan sosial bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat.

"Saya percaya kesenjangan sosial salah satu faktor kunci terciptanya disintegrasi. Solusinya, kita harus menggerakkan aktivitas-aktivas perekonomian dan bisnis yang berdampak sosial, yang semua ikut merasakan dampaknya. Itulah kewirausahaan sosial," kata Budiman saat meresmikan Pasar Patimun, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin.

Pernyataan Budiman ini disampaikan menanggapi ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menutup sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Februari lalu, yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial beberapa hari terakhir. JK mengatakan, kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah memprihatinkan karena adanya perbedaan agama antara yang kaya dan miskin.

Budiman menjelaskan, salah satu kunci mengatasi kesenjangan ini adalah memupuk kewirausahaan sosial, mulai dari kota hingga desa. "Nah dalam konteks pembangunan desa, BUMDes yang harus menjadi motor penggeraknya dengan Dana Desa yang mereka kelola," ujar inisiator UU Desa ini. 

Menurut Budiman, untuk mendorong terwujudnya gagasan ini, perangkat desa juga perlu diberi insentif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara berkala kinerja perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, misanya melalui survei langsung ke masyarakat. 

"Perangkat desa yang terbukti mampu mengelola dana desa dengan baik untuk menyejahterakan warganya dengan menggerakkan kewirausahaan sosial, harus diberi insentif," ujarnya.

Renovasi Pasar Patimuan yang masih berada di daerah pemilihannya ini, menurut Budiman juga merupakan bagian dari upaya untuk menghidupkan kewirausahaan sosial di desa-desa.

Renovasi Pasar yang merupakan ikon kebanggaan warga Cilacap ini terbilang istimewa karena dilakukan tanpa menggunakan APBD Kabupaten Cilacap Maupun Jawa Tengah, dan murni menggunakan dana yang dikelola oleh Badan Usaha Desa (BUMDes). Tak tanggung-tanggung, pasca renovasi kini luas Pasar Patimuan mencapai 10.000 m2 (1Ha) yang saat ini dapat menampung ratusan pedagang dengan 399 jumlah los dan sekitar 100 kios siap digunakan.

"Pasar ini lebih dari sekadar tempat jual-beli, tapi saksi sejarah tumbuhnya Kabupaten Cilacap dan telah berdiri sejak 1905," ujarnya. 

Dalam acara peresmian itu juga hadir perwakilan dari Perkumpulan Aparatur Penerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) serta ikut diceritakan bagaimana praktik pemanfaatan UU Desa di Patimuan yang bisa menjadi best practice untuk diterapkan di desa-desa lain di Tanah Air. 

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik