Politik

Djarot minta tim Anies-Sandi ajukan program lewat Gerindra dan PKS di DPRD

2.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:29
18 MEI 2017
Pasangan Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno
Reporter
Muhammad Adam Isnan
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyarankan tim Sinkronisasi​ Anies-Sandi yang ingin memasukkan program-program dalam APBD 2018 menghubungi partai Gerindra dan PKS di DPRD DKI.

"Iya dong. Kalau menurut saya, itu harus lewat DPRD. Karena apa? Karena di dalam menyusun anggaran, kami tidak sendiri. Tim anggaran dari eksekutif ada, kalau itu ya lewat DPRD. Kan itu ada fraksi Gerindra dan PKS. Silakan lewat sana," kata Djarot kepada wartawan di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/05/2017).

Menurutnya, ia masih sibuk saat akan diajak diskusi mengenai RAPBD 2018 oleh tim sinkronisasi.

"Saya masih sibuk fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan ada beberapa kegiatan. Saya masih fokus ke situ," sambungnya.

Djarot menambahkan, untuk penyusunan RAPBD 2018, prosesnya sudah berjalan sampai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), dan semua ada datanya. 

"Data menggunakan elektronik, makanya ada E-Musrembang. Ini sudah terdata semua masuk. Ini sudah selesai, tinggal sekarang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKBD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJBMD), baru setelah itu lalu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), jadi prosesnya begitu, prosesnya tidak bisa kita balik," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, secara aturan, perencanaan pembangunan itu harus mulai dari bawah. 

"Makanya ada Musrembang tingkat RW, tingkat kelurahan, naik sampai tingkat kota dan tingkat provinsi, dan ini sudah selesai. Sampai kemarin juga ada konsultasi publik, di mana semua stakeholders diundang untuk menyampaikan usulan-usulan​nya, dan untuk membaca apa yang sudah terangkum dalam E-Musrembang tadi. Jadi Prosesnya ​seperti ini," ujarnya.

Mantan Bupati Blitar itu juga menyampaikan, untuk tim sinkronisasi, pihaknya telah memiliki tim tersendiri untuk mengurusnya.

"Kalau tim sinkronisasi​, itu di kita sudah ada tim sendiri. Nah itu tolong disampaikan kepada DPRD. Yang sekarang mempunyai hak untuk menyusun anggaran itu adalah DPRD, disampaikan ke sana. Sehingga kami bisa fokus, tidak bongkar pasang di tengah jalan. Kenapa? Karena sistem sudah berjalan, kami tidak berani mengubah sistem itu.”

“Sistem E-budgeting sudah berjalan, kecuali kalau kita tidak menggunakan sistem ini, masih manual, masak kita kembali manual lagi? Kalau kembali ke manual lagi berarti gak transparan lagi, dan gak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat. Nah proses-proses anggaran seperti inilah selama ini kami sampaikan kepada eksekutif. Tolong dipatuhi, jangan dilanggar," lanjutnya.

Terbaru
19 Mei 2017 | 12:48
Djarot: OK OCE enggak jelas