Politik

PKS minta MKD usut pelanggaran Fahri Hamzah

2.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:32
18 MEI 2017
Dok: wakil ketua DPR, Fahri Hamzah (tengah)
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Fraksi PKS meminta Mahkamah Kehormawan Dewan (MKD) mengusut pelanggaran yang dilakukan wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, saat memimpin rapat paripurna pengusulan Hak Angket KPK 28 April lalu.

"Terhadap pelanggaran tatib dan kode etik yang dilakukan oleh Fahri Hamzah secara terng benderang dan telah menjadi perhatian publik, maka Fraksi PKS minta MKD memproses pelanggaran Fahri Hamzah sebagai pimpinan rapat paripurna 28 April," kata anggota Fraksi PKS, Anshori Siregar dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/05/2017).

Anshori beralasan Fahri telah melanggar Tatib DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3, dan melanggar peraturan DPR No 1 tahun 2004 tentang Tatib DPR  pasal 279 dan 280 dan 281. Fahri dinilai secara sepihak memberikan keputusan secara sepihak tanpa mendengarkan suara dari fraksi-fraksi

“Perbuatan pimpinan telah merampas hak setiap fraksi dalam menyampaikan sikap resminya dalam mengusulkan Hak Angket  KPK serta mencoreng nama baik DPR RI," kata Ansori.

Selain itu, keputusan tersebut tidak mendapat persetujuan dari anggota yang hadir. Oleh karena itu, selain menuntut Fahri, Fraksi PKS meminta rapat paripurna untuk membatalkan keputusan rapat paripurna tanggal 28 April lalu.

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik