Politik

Fahri: PKS tolak hak angket KPK karena tersandera

3.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:21
18 MEI 2017
Dok. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi PKS, Fahri Hamzah, mengatakan sikap Fraksi PKS yang menolak Hak Angket KPK karena tersandera oleh pimpinan PKS yang memiliki persoalan hukum.

Hal itu dikatakan Fahri terkait penolakan Fraksi PKS terhadap hak angket KPK dan menyalahkan dirinya memutuskan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 28 April lalu.

“Sikap fraksi PKS yang seolah menentang penggunaan angket dan mendukung KPK sebenarnya berada di bawah sandera jajaran pimpinan PKS yang memiliki persoalan hukum yang bahkan sedang dalam proses pemeriksaan dan temuan BPK,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, hari ini.

Kata dia, sangat disesalkan sikap Fraksi PKS yang berada di bawah tekanan sehingga mengabaikan fakta pentingnya evaluasi terhadap kinerja KPK setelah 15 tahun beroperasi melalui UU No. 30 tahun 2002. 

“Tekanan pimpinan PKS juga mengisolasi anggota yang sejak awal bersama anggota lainnya mengkaji persoalan Penegakan hukum yang kita tidak pasti dan bermasalah,” kata Fahri.

Berkaca dari keputusan rapat komisi III DPR RI yang sepakat untuk membentuk Hak Angket KPK, sebenarnya menjadi dasar dari pimpinan PKS untuk mendukung hak angket tersebut.

“Fraksi PKS di komisi III sesungguhnya sejak awal mengikuti dan memahami dinamika sidang yang menghendaki adanya usulan untuk menggunakan hak angket kepada KPK terkait pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran. Itulah yang menyebabkan fraksi PKS ikut menyetujui keputusan rapat komisi III dan KPK yang berlangsung secara maraton dalam 2 hari,” ujarnya.

Selain itu, sejak peristiwa kriminalisasi kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus Import daging awal tahun 2013 yang lalu sebetulnya kader dan pimpinan PKS telah memahami perlunya upaya evaluasi terhadap kinerja KPK sehingga lembaga itu bisa bekerja maksimal. 

Sikap jernih fraksi PKS selama ini untuk mengkritik KPK tidak saja bersumber dari fakta bahwa PKS pernah menjadi korban tetapi pemahaman yang dalam tentang penyimpangan yang dilakukan oleh KPK dan telah menjadi temuan BPK, laporan masyarakat dan juga rapat komisi III.

“Tapi dengan pergantian pimpinan PKS tahun 2015 maka nampak ada semacam sandera akibat banyaknya pimpinan PKS yang masuk dalam jajaran pimpinan teras sekarang yang memiliki persoalan hukum baik sebagai mantan menteri, pejabat Pemda maupun anggota DPR. 

Terkait afiliasi dirinya di DPR RI, kata Fahri, sikap fraksi PKS jelas berada dalam tekanan untuk tidak saja melanggar kode etik tetapi juga hukum yang mengatur adanya kewajiban melaksanakan keputusan hukum di pengadilan. 

“Fraksi PKS ditekan untuk tidak melaksanakan keputusan hukum. Sungguh sebuah tindakan yang berbahaya. Akhirnya menyambung kekecewaan kader saya terus menghimbau agar Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi selayaknya segera bersidang untuk menyelamatkan partai dari sandera segelintir orang yang bermasalah,” pungkas Fahri.

Terbaru
19 Mei 2017 | 12:48
Djarot: OK OCE enggak jelas