Politik

Presiden Jokowi lantik 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

1.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
09:23
12 JUN 2017
Presiden Jokowi lantik 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Reporter
Andika Pratama
Sumber
setkab.go.id

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6/2017) pagi.

Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Megawati Soekarnoputri, dan Prof. Jimly Asshidique.

Prosesi pelantikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 dimulai dengan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Cecep Sutiawan.

Agenda selanjutnya yakni pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan pemberian ucapan selamat yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti para tamu undangan yang hadir.

Tujuh orang yang dilantik sebagai anggota DKPP tersebut mewakili berbagai unsur, yaitu:

1. Hasyim Asy’ari (unsur Komisi Pemilihan Umum)

2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum)

3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat)

4. Harjono (unsur tokoh masyarakat)

5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat)

6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat)

7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik