Politik

Sapa warga Cilacap, Jokowi bercakap "Basa Ngapak"

1.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:57
15 JUN 2017
Dok. Presiden Joko Widodo
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat yang hadir di Pendopo Wijaya Kusuma Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan menggunakan bahasa khas daerah itu atau yang lebih dikenal dengan sebutan basa ngapak.

"Kepriwe kabare? Apik? Sae nggih?" sapa Presiden Jokowi.

Masyarakat pun riuh rendah mendengar sapaan Presiden itu, mereka menjawab serempak sambil tertawa gembira.

Sapaan Presiden itu disampaikan kepada 2.500 warga dari empat kabupaten di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan Purbalingga yang hadir untuk menerima program sertifikat tanah.

Sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa setiap Kamis di Jawa Tengah, komunikasi yang digunakan adalah bahasa Jawa.

Sementara di Cilacap, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa "ngapak" yang memang merupakan bahasa daerah setempat.

Namun, Presiden tidak melanjutkan lebih banyak menggunakan bahasa tersebut karena banyak hadirin yang tidak mengerti bahasa Jawa.

Presiden pun melanjutkan pidatonya dalam Bahasa Indonesia.

"Yang dibagikan adalah 2.550 sertifikat, semua diangkat mau saya hitung," kata Presiden.

Ia pun kemudian menghitung dalam bahasa Jawa dari satu sampai terlompati hingga 2.500 yang kemudian disambut dengan tawa warga yang hadir.

Presiden mengatakan bahwa di Jawa Tengah, sertifikat dari bidang-bidang tanah yang dipegang warga baru separuh, atau sekitar 49 persen. Dan khusus untuk Jawa Tengah akan dikeluarkan 500.000 sertifikat.

"Seluruh Indonesia 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," kata Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah hendak mengebut program sertifikasi tanah lantaran ingin mengurangi sengketa lahan di lapangan akibat tidak adanya sertifikat.

"Sertifikat adalah tanda bukti hak, kalau ada sertifikat, bukti hukum ada," kata Jokowi.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik