Politik

DPR sudah ingatkan Mendikbud soal sekolah lima hari

4.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:38
18 JUN 2017
Dok. Mendikbud Muhadjir Effendi
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ihwal penambahan waktu kegiatan belajar menjadi delapan selama lima hari dalam sepekan masih runcing diperdebatkan. Terutama mengenai ancaman  Madrasah Diniyah bila kebijakan itu benar-benar diterapkan.

Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, mengatakan saat Rapat Kerja (Raker) pada tanggla 13 Juni yang lalu, Mendikbud RI Muhadjir Effendi menyatakan bahwa ada kesalahpahaman sebagian masyarakat terhadap rencana kebijakan tersebut. Tetapi Mendikbud, kata Teuku, menjamin kebijakan tersebut tidak akan membuat Madrasah Diniyah gulung tikar.

“Walaupun demikian, kami telah mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut serta meminta Pemerintah terlebih dahulu untuk berkoordinasi,  baik dengan dengan ormas ormas Islam seperti, MUI, NU dan Muhammadiyah, maupun dengan para Kepala Daerah," kata Riefky di Jakarta, Minggu (18/06/2017).

Saat ini ada puluhan ribu Madrasah Diniyah dengan puluhan juta muridnya yang belajar dari pukul 13 hingga 17 sore setiap harinya. Diniyah juga mempunyai payung hukum yang telah diatur oleh Kemenag RI. Madradah Diniyah juga diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003, melalu lembaga pendidikan informal.

Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi mewajibkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar seharian selama lima dalam sepekan untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta, antara lain untuk membuat anak memiliki kegiatan di sekolah dibandingkan berada sendirian di rumah ketika orang tua mereka masih bekerja.

Menurut Muhadjir, dengan menambah waktu anak di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput orang tuanya usai jam kerja. Dan, anak-anak bisa pulang bersama-sama orang tua mereka, sehingga ketika berada di rumah, mereka tetap dalam pengawasan, khususnya orang tua.

Untuk merelisasikan kebijakan itu, Mendikbud pun tengah getol bersosialisasi hingga meminta pendapat tokoh-tokoh mengenai positif dan negatif dari program ini. Kemarin, Mendikbud menemui Ketua MUI Ma'ruf Amin untuk meminta "fatwa" mengenai kebijakan sekolah seharian.

KH Ma’ruf meminta Mendikbud tidak mewajibkan seluruh sekolah untuk mengikuti program ini, karena tidak semua sekolah siap dengan kebijakan ini. MUI juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan pendidikan yang menuntut sekolah melangsungkan jam belajar sampai delapan jam sehari, selama lima hari dalam sepekan. 

Teuku Riefky mengatakan jika tujuan kebijakan Pemerintah tersebut untuk membangun karakter dan wawasan kebhinekaan, sejatinya pemerintah bisa melanjutkan kebijakan Pemerintahan SBY tentang Kurikulum 2013 (K-13).

"Gitu aja kok repot," ujarnya.

Teuku menjelaskan bahwa untuk menghadapi era globalisasi, kebijakan K-13 telah mengamanatkan seluruh mata pelajaran untuk membentuk murid agar mempunyai kompetensi sikap, kompetensi Ketrampilan dan Kompetensi Pengetahuan.

"Bila dikaitkan wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan,  dalam K-13 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah diperluas menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Dimana yang tadinya pendekatan hafalan telah diubah menjadi pendekatan kasus sehingga siswa dapat memahami  dari pendekatan Pancasila, UUD, Kebhinekaan dan NKRI," sebutnya.

Peraturan Mendikbud RI No.23 tentang Hari Sekolah telah di tandangani oleh Mendikbud pada tanggal 12 Juni yang lalu. Walau demikian, saat  Rapat Kerja komisi X DPR RI tanggal 13 Juni yang dipimpin oleh wakil ketua komisi X Ferdiansyah, Mendikbud hanya menjelaskan secara lisan tentang rencana kebijakan tersebut  dan menyampaikan bahwa permen belum dijalankan karena masih menunggu tahapan proses dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI.

Banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang disampaikan oleh para anggota dewan dari komisi X saat itu. Walhasil, terkait dengan 5 hari belajar per minggu, Rapat Kerja Komisi X dan Mendikbud menyepakati kesimpulan Raker yang berbunyi sebagai berikut:

Terhadap rencana wacana Kemendikbud RI akan segera memberlakukan kebijakan Program Penguatan Karakter 5 Hari belajar per minggu pada tahun 2017/2018, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk Mengkaji kebijakan tersebut komprehensif (mendalam)

Selain itu, Komisi X DPR RI juga melakukan waktu yang cukup dan melakukan sosialisasi

"Memperhatikan dampak sosiologis dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Tidak memberatkan masyarakat/ orangtua/ anak didik, tidak menambah   anggaran, dan adanya target yang jelas dalam setiap tahapannya. Sebagai pilihan dan tidak wajib dilaksanankan seluruh sekolah,"' kata dia.

Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik